Warga di Mojoanyar Mojokerto Tolak Kadus Terpilih karena Bukan Warga Setempat

Warga di Mojoanyar Mojokerto Tolak Kadus Terpilih karena Bukan Warga Setempat

Dusun Gempal, Desa Wunut, Mojoanyar, Mojokerto-Foto : Fio Atmaja-

Mojokerto, Diswaymojokerto.id - Warga Dusun Gempal, Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, menolak hasil seleksi pengisian jabatan kepala dusun (kadus) setelah calon yang lolos bukan berasal dari wilayah mereka. Mereka menilai pejabat dusun harus memahami kondisi sosial dan budaya setempat.

Dalam seleksi yang berlangsung pada 1 Oktober 2025 di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya, tiga calon mengikuti ujian. Dua di antaranya berasal dari Dusun Gempal, sementara satu calon dari Dusun Wunut. 

Namun, calon dari luar dusun, Muhammad Rizaldi, justru meraih nilai tertinggi yakni 285, disusul Rizal Ismuhadi (267) dan Sardiyanto (240) yang keduanya warga Gempal.

Meski hasil tersebut sah secara administrasi, warga Dusun Gempal menolak keputusan itu. Mereka menilai persoalan bukan pada mekanisme seleksi, melainkan pada aspek etika dan kedekatan sosial.

BACA JUGA:Polisi di Kota Mojokerto Tangkap 31 Pengedar Narkoba, 1,045 Kilogram Sabu dan Ratusan Pil Koplo Disita

BACA JUGA:Waspada Cuaca Ekstrem di Mojokerto pada 30 Oktober hingga 5 November 2025

“Warga tidak mempermasalahkan proses seleksinya. Tapi secara etika, seharusnya yang menjadi kepala dusun adalah orang yang memahami betul kondisi di Gempal. Kalau bukan warga sini, bagaimana bisa memahami kondisi masyarakat?” ujar salah satu warga dalam diskusi bersama.

Warga bahkan menegaskan, jika kepala dusun terpilih tetap dilantik, mereka tidak akan mengakuinya sebagai pemimpin di wilayah mereka. "Biar dilantik, tapi tak usah dianggap biar malu sendiri," cetus warga lain.

Seleksi jabatan kepala dusun Desa Wunut dibuka sejak 21 Juli hingga 22 Agustus 2025 dan berjalan sesuai tahapan hingga hasilnya diumumkan awal Oktober lalu.

Plt Camat Mojoanyar, Arifatur Roziq mengatakan, hingga kini tidak ada aksi demonstrasi dari warga. Namun ia membenarkan adanya penolakan di tingkat masyarakat.

“Kemarin saya konfirmasi ke perangkat desa, tidak ada yang demo. Informasinya memang ada rencana demo, tapi tidak jadi. Dari pihak desa juga sudah berproses, sudah ada rekomendasi dari kami dan bupati,” ujarnya, Kamis, 30 Oktober 2025. 

BACA JUGA:Dampak Jalur Terdampak Banjir di Semarang, Sejumlah Kereta Daop 8 Surabaya Masih Dialihkan

BACA JUGA:UMK untuk Dua Bulan Terakhir 2025 Naik, Kabupaten Mojokerto Termasuk

Menurutnya, secara aturan, seleksi sudah sesuai prosedur karena terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI).

Sumber: