Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta: Pasal 33, Co-Ownership, dan Kepastian

OPINI

Oleh: S. Alamsyah *)

Surabaya, diswaymojokerto.id - Dunia akademik Barat kerap merayakan penemuan-penemuan besar dalam ilmu ekonomi makro dengan penganugerahan Hadiah Nobel. Tokoh-tokoh seperti Milton Friedman, atau pemikir sekaliber Robert E. Hall dan Michael Woodford–yang baru saja meraih Nobel-- dipuja karena berhasil membuktikan satu hal krusial: 

Perilaku ekonomi manusia tidak digerakkan oleh stimulus sesaat (seperti bantuan tunai sementara). Melainkan oleh ekspektasi dan kepastian akan kelangsungan pendapatan mereka di masa depan (permanent income).

Ketika masyarakat memiliki kepastian masa depan, ekspektasi mereka berubah drastis menjadi positif. Mereka berhenti menimbun uang karena panik, dan mulai berani mengambil keputusan produktif yang memutar roda ekonomi agregat. Dalam bahasa makroekonomi modern, kepastian struktural ini adalah kunci utama kemakmuran.

Namun, jika metrik penemuan ini adalah orisinalitas dalam merancang struktur kepastian ekonomi bagi suatu bangsa, maka dunia akademik Barat sebenarnya tertinggal. 

BACA JUGA:Jalan Santai Sambil Asah Wawasan, Ratusan Pelajar Mojokerto Ikuti Fun Walk GENRE 2026

BACA JUGA:Nilai PUG Tembus 1.000, Kota Mojokerto Bidik Predikat Mentor Anugerah Parahita Ekapraya

Jauh sebelum Hall menulis makalahnya pada 1978 atau Woodford menerbitkan bukunya pada 2003, Bapak Bangsa kita, Mohammad Hatta, telah memformulasikan dan melembagakan konsep "pendapatan permanen" dan "ekspektasi positif" ini ke dalam konstitusi negara pada tahun 1945.

Bung Hatta seharusnya meraih Nobel Ekonomi lebih dahulu ketimbang mereka.Gagasan visioner Hatta terpatri kuat dalam Norma Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen (masih 3 ayat), khususnya pada ayat (1): "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Di sinilah letak kecemerlangan Hatta yang sering kali disalahpahami. Bahkan oleh bangsa kita sendiri.

BACA JUGA:Dari Blitar ke Layar Lebar, Kisah Perjuangan Supriyadi Bakal Dihidupkan Kembali Lewat Film

BACA JUGA:APBD Jatim 2027 Capai Rp27,6 Triliun, Jalan dan Jembatan Jadi Prioritas

Sebagaimana yang secara konsisten diulas dan dipertajam oleh para ekonom mazhab heterodoks--seperti Sritua Arief dan Revrisond Baswir-- Pasal 33 bukanlah manifesto sosialisme romantik. Apalagi pembenaran bagi kapitalisme negara (state capitalism) yang birokratis. 

Pasal 33 adalah desain arsitektur ekonomi konstitusional yang menempatkan Co-ownership (kepemilikan bersama) sebagai fondasi bernegara. Makna "usaha bersama" dan "asas kekeluargaan" pada hakikatnya adalah penolakan terhadap struktur patron-klien—di mana segelintir oligarki menguasai aset dan rakyat banyak hanya menjadi pekerja atau penerima derma. 

Sumber: