Perkuat Satu Data, Pemkab Mojokerto Bidik Program Pembangunan Lebih Tepat Sasaran

Perkuat Satu Data, Pemkab Mojokerto Bidik Program Pembangunan Lebih Tepat Sasaran

penandatanganan Berita Acara Forum Satu Data Tematik Tahun 2026 -Foto: Kominfo Kabupaten Mojokerto-

Mojokerto, diswaymojokerto.id – Ketepatan data menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, program pemerintah berisiko tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, Pemkab Mojokerto terus memperkuat penerapan Satu Data sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan daerah.

Mulai dari penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, pemberian beasiswa hingga pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), seluruh program tersebut membutuhkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.

BACA JUGA:UNEJ Perkuat Sinergi dengan Sekolah dan Pemda melalui Pameran Pendidikan MGBK

BACA JUGA:UNEJ Kukuhkan Dua Guru Besar, Riset Bahan Alam dan Pendidikan STEM Jadi Sorotan

Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian saat membuka Forum Satu Data Tematik Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 di Hotel Arayanna Trawas, Kamis 19 November 2026.

Menurut Rizal, penyatuan data tidak boleh hanya menjadi urusan administratif masing-masing perangkat daerah. Lebih dari itu, diperlukan kesamaan komitmen agar data yang dimiliki pemerintah benar-benar terhubung dan dapat digunakan bersama untuk menghasilkan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

BACA JUGA:Adu Banteng Truk Trailer vs Truk Pakan dan Motor di Sooko Mojokerto, Dua Tewas

BACA JUGA:Sebelas Siswa Selamat dari Plafon Ambruk, Ning Ita Pastikan Tak Ada Korban Luka Serius

Ia menilai, data yang tersedia juga perlu diuji melalui verifikasi langsung di lapangan. Sebab, pengelompokan masyarakat berdasarkan desil belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi setiap keluarga. Dengan verifikasi tersebut, pemerintah dapat memastikan bantuan maupun intervensi pembangunan diberikan kepada warga yang memang membutuhkan.


Forum Satu Data Tematik Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 di Hotel Arayanna Trawas, Kamis (19/11) -Foto : Kominfo Kota Mojokerto-

Rizal juga melihat integrasi data sebagai peluang untuk memperluas kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Data by name by address (BNBA), misalnya, dapat digunakan untuk memeriksa dan memvalidasi usulan program dari desa sebelum diajukan kepada perusahaan. Dengan begitu, dukungan CSR bisa diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh anggaran pemerintah.

Ia mencontohkan pembangunan rumah tidak layak huni. Jika pemerintah daerah hanya mampu membangun 300 unit, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 500 unit, kekurangan 200 unit dapat diupayakan melalui keterlibatan perusahaan.

BACA JUGA:Jaga Harga Bahan Pokok Tetap Terjangkau, Pemkab Mojokerto Gelar Pasar Murah di Dlanggu

Sumber:

Berita Terkait