Menteri HAM RI : Korban Keracunan Makanan Diduga dari MBG di Mojokerto Harus Mendapatkan Trauma Healing
Menteri HAM saat menjenguk korban dugaan keracunan menu makanan MBG di RSUD Prof dr Soekandar, Mojosari, Mojokerto. -Foto : Fio Atmaja-
Mojokerto, Diswaymojokerto.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI) , Natalius Pigai, menekankan pentingnya pemberian trauma healing bagi ratusan anak-anak yang menjadi korban keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto.
Hal ini disampaikannya usai menjenguk korban yang dirawat di RSUD Prof. dr. Soekandar, Mojosari, Mojokerto pada Rabu, 14 Januari 2026.
Insiden yang diduga berasal dari menu soto ayam yang tidak higienis dari dapur satuan penyediaan pangan dan gizi (SPPG) itu telah menyebabkan 411 orang terdampak.
Ia mengatakan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun tenaga kesehatan harus memulihkan kondisi psikologis korban agar program MBG dapat diteruskan tanpa rasa trauma.
“Kita harus bisa melakukan trauma healing agar anak-anak dapat menerima program yang sama dan bisa dilanjutkan,” ujarnya.

Menteri HAM menengok korban keracunan MBG-Foto : Fio Atmaja-
Dalam kunjungannya, ia berusaha menenangkan para korban dengan memberikan jaminan perbaikan sistem.
“Kami akan ganti orang yang masak, memberikan makanan, dan yang menyajikan, akan diganti nantinya. Hal itu menjadi salah satu bentuk trauma healing agar anak-anak yakin tidak lagi dilayani oleh pihak yang sama,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data dari Pemkab Mojokerto, dari 70 SPPG yang beroperasi di Mojokerto, hanya satu yang melakukan kesalahan prosedur. Meski begitu, pemerintah pusat akan mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan program. Sementara untuk proses hukum, diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian.
BACA JUGA:Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG di Mojokerto, Kemenkes Soroti SPPG Belum Mengantongi SLHS
BACA JUGA:Tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Mojokerto Dilantik
Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, ia menyarankan kepada Bupati Mojokerto agar mengadakan rapat koordinasi rutin setiap 3-4 bulan sekali. Rapat tersebut diharap melibatkan seluruh Muspida, kepala dinas terkait, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta pihak Badan Gizi Nasional (BGN) dan pengelola SPPG.
“Tujuan saya ke sini untuk memastikan agar di masa depan, program ini bisa dijalankan secara maksimal, profesional, dan prosedural,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, ratusan siswa dari berbagai sekolah di Kecamatan Kutorejo diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu soto ayam dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang di Desa Wonodadi, Kutorejo, Mojokerto.
Sumber:

