Hadang Penyebaran PMK pada Hewan Ternak, Gubernur Jatim Instruksikan Percepat Vaksinasi Massal

Surabaya, diswaymojokerto.id - Munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa daerah di Jatim, mendorong Pemprov Jatim bergerak cepat. Pekan lalu Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan percepatan vaksinasi massal Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di seluruh wilayah Jatim, per Kamis 29 Januari 2026. 

Langkah ini untuk merespons cepat peningkatan kasus PMK di awal tahun, untuk melindungi populasi ternak sekaligus menjaga stabilitas ekonomi peternak rakyat.

Jatim, yang dikenal sebagai lumbung ternak nasional, menempatkan perlindungan populasi ternak sebagai prioritas utama dalam agenda pengendalian penyakit tahun ini.

Sebagai langkah awal, Pemprov Jatim mulai mendistribusikan 453.000 dosis vaksin PMK tahap I ke 38 kabupaten/kota. Distribusi ini bagian dari rangkaian program vaksinasi yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga September 2026.

Mobil pengangkut hewan ternak tak luput dari penyemprotan petugas.-Foto : dok. Dispertan Mojokerto-

“Percepatan vaksinasi ini penting karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya herd immunity agar populasi ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga. Untuk tahap pertama, kita bagikan 453 ribu dosis,” ujar Khofifah, 3 Februari 2026.

Untuk mendukung target tahun 2026, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin khusus untuk wilayah Jatim.

BACA JUGA:3,6 Juta Anak Alami Gangguan Refraksi, Kemenkes Luncurkan Program Deteksi Dini Gangguan Penglihatan

BACA JUGA:KAI Daop 8 Surabaya, Telah Menjual Tiket Lebaran 2026 Sebanyak 31.402 Tiket

Dalam pelaksanaannya, ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diterjunkan langsung ke lapangan untuk menyasar ternak milik masyarakat di berbagai pelosok. Selain penyuntikan vaksin, Pemprov Jatim juga mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) PMK yang melibatkan lintas sektor.

“Penanganan PMK tidak bisa setengah-setengah. Kami bergerak bersama, berkolaborasi dan bersinergi lintas sektor, dari pemerintah daerah, aparat kewilayahan, hingga TNI dan Polri, untuk memastikan pengendalian PMK berjalan cepat, terpadu, dan efektif di lapangan,” tegas Khofifah.

Petugas Dispertan Kabupaten Mojokerto saat melakukan vaksinasi PMK. -Dispertan Kabupaten Mojokerto

Satgas ini akan diperkuat oleh unsur BPBD, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan monitoring dan pendampingan intensif kepada para peternak.

Selain percepatan vaksinasi, upaya pengendalian juga mencakup penguatan biosekuriti kandang dan pengawasan ketat lalu lintas ternak. Petugas kesehatan hewan disiagakan di pasar-pasar hewan guna memastikan tidak ada ternak sakit yang diperjualbelikan.

Sumber: