HPN 2026 : Pers Fondasi Utama Pembangunan Nasional yang Berkualitas

Banten, diswaymojokerto.id – Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan bahwa pers memiliki fungsi yang melampaui peran sebagai industri informasi. Menurutnya, pers merupakan bagian dari fondasi utama dalam pembangunan nasional yang demokratis.

Pada acara HPN 2026 di Serang, Banten, Senin 9 Februari 2026, Munir menekankan pentingnya kode etik jurnalistik sebagai pedoman utama kerja pers. Ia menilai kode etik menjadi pembatas yang jelas antara praktik jurnalistik profesional dengan arus informasi bebas yang tidak memiliki tanggung jawab.

Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kembali menegaskan posisi pers sebagai pilar penting demokrasi sekaligus mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik melalui penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Munir menegaskan, wartawan dituntut menjaga profesionalisme, akurasi, dan keberimbangan dalam setiap karya jurnalistik. Ia menyebut kewaspadaan intelektual menjadi kunci agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan publik.

BACA JUGA:Masa Jabatan 258 Kades di Mojokerto Akan Berakhir Tahun 2027

BACA JUGA:Beberapa Tradisi Unik Masyarakat Sambut Ramadan

Lebih lanjut, ia menilai kritik pers terhadap pemerintah merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik, menurutnya, bukan bentuk serangan, melainkan wujud kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas.

Pers, kata Munir, memiliki peran mengingatkan agar kebijakan publik tetap berjalan pada jalur yang tepat. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan kekuasaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap bangsa.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah sejatinya adalah keberhasilan rakyat. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila kebijakan terbuka terhadap evaluasi serta perbaikan berkelanjutan.

“Kritik yang disampaikan bukanlah ekspresi kebencian, melainkan bentuk cinta kepada bangsa dan negara. Ketika media memberikan masukan kepada pemerintah, itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa langkah pembangunan tetap berada di rel yang benar,” ujarnya.

Munir menambahkan kritik konstruktif harus dipahami sebagai penguat demokrasi. Ia menilai bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel.

BACA JUGA:Jejak Langkah Elang Katulistiwa, Dampingi 1.672 Petani, Tanam 185.000 Bibit Pohon

BACA JUGA:Harga Emas Perhiasan Jadi Penyumbang Utama Kenaikan Indeks Fluktuasi di Mojokerto Januari 2026

HPN 2026, lanjutnya, menjadi momentum memperkuat integritas dan keberlanjutan pers Indonesia agar mampu terus berkontribusi dalam mewujudkan bangsa yang kuat dan berdaya saing.

Sumber: