Kunjungi Jombang, Mensos Gus Ipul Tekankan Pentingnya Penerapan DTSEN

 

Jombang, Diswaymojokerto.id - Penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat dierlukan agar dana bantuan sosial tepat sasaran kepada warga yang paling membutuhkan. Hal itu disampaikan Menteri Sosial, Drs. KH, Saifullah Yusuf, S.I.P., pada sosialisasi DTSEN di Pendapa Kabupaten Jombang, Sabtu, 28 Februari 2026.

Pada kesempatan itu Kementerian Sosial sekaligus melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mensosialisasikan penerapan DTSEN di Kabupaten Jombang. Sosialisasi dengan tema Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi itu dihadiri Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., Wakil Bupati Jombang Salmanudin S.Ag., M.Pd., Sekdakab Jombang Agus Purnomo S.H., M.Si.

Hadir pula Kepala BPS Kabupaten Jombang, Perwakilan Forkopimda, para Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang. Tampak hadir juga Kepala Desa/Lurah, operator data desa/kelurahan, serta para SDM pilar-pilar sosial se-Kabupaten Jombang,   Pendamping PKH, TKSK dan TAGANA.

Gus Ipul bersama Bupati Jombang, Warsubi, dan jajatran Forkopimda Jombang, PKH, Tagana, dalam sosialiasi DTSEN di Pendapa Kabupaten Jombang -dok kominfo Kabupaten Jombang for Disway Mojokerto-

Gus Ipul, panggilan akrab Mensos, menekankan pentingnya mengakhiri ego sektoral data sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Dia menegaskan, mulai tahun 2025, data kemiskinan dipusatkan pada satu pintu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam peringkat Desil (1–10).

BACA JUGA:Pastikan Kesiapan Angkutan Lebaran 2026, Lintasan KA Stasiun Gubeng hingga Mojokerto Dilakukan Pengecekan

BACA JUGA:Paradoks yang dihadapi Indonesia ‘Bonus Demografi Indonesia atau Krisis Petani?’

Ditandaskan juga, bupati, wakil bupati, hingga para pendamping dan Operator SIKS-NG Desa / Kelurahan harus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat. Gus Ipul menekankan, data kemiskinan ini bersifat dinamis.

‘’Sehingga perlu dimutakhirkan secara terus-menerus melalui berbagai saluran, baik jalur formal maupun partisipasi masyarakat. Karena data akan selalu berubah, selalu dinamis sehingga harus selalu diketahui,’’ sahutnya.

Intinya, lanjutnya, elemen-elemen strategis seperti RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial, hingga BPS di daerah harus bersinergi di bawah koordinasi bupati. Hasil pemutakhiran data dari tingkat desa ini nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk diolah dan disajikan setiap tiga bulan sekali dalam bentuk pemeringkatan desil 1 sampai 10.

Menurut Gus Ipul, langkah ini merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemberian perlindungan sosial yang tepat sasaran. ‘’Data ini sangat dinamis, kondisi pagi dan sore bisa berbeda,’’ tukasnya.

BACA JUGA:Dukung UMKM, Pemkot Mojokerto Bagi 1000 Kupon Gratis Takjil di Pasar Ketidur

BACA JUGA:Raung , Gunung Terekstrem di Pulau Jawa Sekaligus Kaldera Terbesar ke-2 di Indonesia

Ditegaskan, tugas kita di daerah adalah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. ‘’Hasil olah data ini akan disajikan setiap 3 bulan sekali. Dengan data yang akurat, kita menghindari kesalahan sasaran yang bisa menjadi temuan di masa depan,’’ paparnya.

Selain jalur formal melalui Musyawarah Desa (Musdes), Gus Ipul membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik melalui mekanisme digital. Jika menemukan ketidaksesuaian bantuan seperti penerima yang memiliki aset mewah, masyarakat dapat segara melaporkan melalui saluran resmi melalui Aplikasi Cek Bansos: Melalui fitur "Usul" dan "Sanggah".

Berdasarkan evaluasi dan pemutakhiran data yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) RI sepanjang tahun 2025, ditemukan hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial (bansos). ‘’Karena itu data harus terus dimutakhirkan secara berkala,’’ tandasnya.

Gus Ipul juga menyebutkan, per Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Salah satunya yang berada di Jombang, yang diperuntukkan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem.

Sumber: