PDIP Kota Mojokerto Larang Kader Kelola SPPG Program MBG

PDIP Kota Mojokerto Larang Kader Kelola SPPG Program MBG

Kantor DPC PDIP Kota Mojokerto-Foto : Fio Atmaja-

Mojokerto, Diswaymojokerto.id - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Mojokerto dilarang terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Larangan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan kepada seluruh kader di Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 yang melarang keras seluruh kader partai terlibat dalam bisnis program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk memiliki maupun mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Larangan tersebut berlaku bagi kader di seluruh tingkatan, baik berada di struktur partai, lembaga legislatif, maupun eksekutif. Dalam surat edaran itu, kader juga dilarang memanfaatkan proyek MBG untuk memperoleh keuntungan finansial ataupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung.


Santoso Bekti Wibowo, Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto-Dok Disway Mojokerto-

Instruksi internal tersebut muncul di tengah sorotan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk isu keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan dapur SPPG di sejumlah daerah.

"Kami sepakat dengan instruksi tersebut dan tentu wajib menjalankannya. Apalagi belakangan muncul berbagai kritik dari masyarakat terkait pelaksanaan program MBG, mulai dari persoalan menu hingga distribusi tetap berjalan meski di hari libur sekolah,” ujar Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto, Santoso Bekti Wibowo, Senin, 16 Maret 2026. 

BACA JUGA:Hujan Deras, Beberapa Wilayah Mojokerto Banjir, Ratusan Rumah Terendam, Puluhan Lansia Dievakusi

BACA JUGA:BPBD Jatim Siapkan Modifikasi Cuaca Saat Arus Mudik Lebaran

Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk komitmen kader PDIP di daerah untuk mematuhi instruksi partai sekaligus memastikan program MBG tidak dimanfaatkan sebagai kepentingan bisnis oleh pihak tertentu.

"Kami memastikan anggota Fraksi PDIP di DPRD Kota Mojokerto tidak terlibat dalam proyek MBG," tegasnya.

Sumber: