Memastikan Standar Gizi, Pemkot Mojokerto Evaluasi Operasional Dapur MBG

Mojokerto, diswaymojokerto.id - Pemerintah Kota Mojokerto melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar pada Selasa 31 Maret 2026 Langkah ini diambil guna memantau konsistensi kualitas layanan setelah masa libur Lebaran berakhir.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, melakukan peninjauan di dua titik, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Magersari Wates dan SPPG Permata Kuwung. Di saat yang bersamaan, Wakil Wali Kota Rachman Sidharta Arisandi juga memantau operasional di SPPG Kauman dan SPPG Blooto sebagai bagian dari pembagian tugas pengawasan terpadu.

Dalam peninjauan tersebut, aspek kesehatan dan kesesuaian porsi menjadi fokus utama pemeriksaan. Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menekankan bahwa setiap SPPG wajib mematuhi standar prosedur yang telah ditetapkan pemerintah demi menjamin manfaat kesehatan bagi siswa.

Wali Kota Mojokerto didampingi Sekda Kota Gaguk Tri P, melakukan serangkaian tanya jawab dengan petugas SPPG -Foto : Kominfo Kota Mojokerto-

Namun, dalam inspeksi tersebut ditemukan beberapa catatan evaluasi yang memerlukan perhatian segera. Di salah satu lokasi, kapasitas dapur dinilai perlu ditingkatkan agar lebih proporsional dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

"Kami mendorong adanya penyesuaian, termasuk kemungkinan relokasi di titik tertentu, agar proses produksi makanan tetap higienis dan lebih optimal," ujar Ika Puspitasari di sela-sela pemantauan.

BACA JUGA:Kandang Ternak Ayam di Mojokerto Terbakar, Dua Unit PMK Dikerahkan

BACA JUGA:Masih Tunggu Juknis dari Pemerintah Pusat, WFH ASN Mojokerto Belum Berlaku

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Kota Mojokerto, saat ini terdapat total 13 unit SPPG yang menyokong program MBG. Meski demikian, belum seluruh unit beroperasi secara penuh.

Wali Kota Mojokerto melihat bahan-bahan masakan yang dikelola SPPG-Foto : Kominfo Kota Mojokerto-

Saat ini, dua unit SPPG dilaporkan masih dalam status suspensi operasional. Salah satu penyebab utamanya adalah belum terpenuhinya syarat administrasi dan teknis berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Melalui rangkaian sidak dan dialog langsung dengan para pengelola ini, Pemerintah Kota Mojokerto berupaya memastikan bahwa program MBG tidak hanya sekadar berjalan, tetapi tetap memenuhi standar keamanan pangan dan nutrisi secara berkelanjutan bagi tumbuh kembang anak di wilayah tersebut.

Sumber: