BPS Mojokerto, Data Statistik Bukan Sekadar Angka, Tapi Pilar Perencanaan Pembangunan

BPS Mojokerto, Data Statistik Bukan Sekadar Angka, Tapi Pilar Perencanaan Pembangunan

BPS Kabupaten Mojokerto saat menggelar FGD, Kamis, 9 April 2026-Foto : Fio Atmaja-

Mojokerto, Diswaymojokerto.id -  Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto menegaskan bahwa data statistik tidak boleh berhenti sebagai angka semata. 

Melalui Forum Group Discussion (FGD) bertema Standar Pelayanan Publik, BPS mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan data sebagai fondasi utama perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Kegiatan yang digelar Kamis, 9 April 2026 kemarin itu melibatkan unsur pemerintah daerah, media massa, akademisi, organisasi masyarakat, pengguna layanan, hingga instansi terkait. Keterlibatan multipihak ini dinilai penting agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

BACA JUGA:Dua Truk Terlibat Kecelakaan di Tol Jombang - Mojokerto, Dua Orang Tewas

BACA JUGA:Angin Kencang Terjang Mojokerto, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga dan Atap Sekolah Rusak

Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny menegaskan, proses pengumpulan data membutuhkan anggaran besar dan perjuangan luar biasa. Oleh karena itu, ia tidak ingin data yang sudah dikumpulkan melalui survei dan sensus hanya sekadar tersimpan tanpa memberikan manfaat nyata.

"BPS harus mampu menyajikan data agar mudah dipahami dan digunakan. Proses pengumpulannya membutuhkan anggaran besar dan perjuangan luar biasa. Karena itu, kami ingin memastikan data yang dihasilkan benar-benar bermanfaat," ungkapnya.

Ia menjelaskan, BPS tidak hanya berperan sebagai pengumpul data melalui survei dan sensus, tetapi juga sebagai penyedia layanan statistik yang akuntabel dan mudah diakses. Pelayanan publik di BPS terus dikembangkan agar semakin berkualitas, efisien, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.

BACA JUGA:Sopir Pingsan di SPBU Mojokerto, Ditemukan Sejumlah Galon Pertalite Ilegal di Mobilnya, Ternyata Timbun BBM

BACA JUGA:Sinergi KKMP dan SPPG Didorong untuk Perkuat Ekonomi Warga Kelurahan

Dalam FGD tersebut, BPS juga menekankan pentingnya pembaruan standar pelayanan publik secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan dinilai sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan.

"Setiap hari ada petugas yang berjaga untuk melayani konsultasi statistik, baik dari mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum. Semua terbuka dan kami berupaya memberikan layanan terbaik," ungkapnya. 

Ia juga menyinggung upaya digitalisasi yang terus dilakukan BPS Kabupaten Mojokerto. Mulai dari proses pendataan yang kini menggunakan perangkat digital hingga penyajian data dalam bentuk infografis yang lebih mudah dipahami.

BACA JUGA:Pemkab Mojokerto Targetkan Zero Stunting, Pos PAUD Jadi Garda Terdepan

Sumber: