Bupati Mojokerto Minta OPD Integrasikan Sistem Digital

Mojokerto, diswaymojokerto.id - Pemerintah Kabupaten Mojokerto mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital dengan menekankan integrasi data dan layanan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital Kabupaten Mojokerto yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Smartroom Satya Bina Karya (SBK), Kamis 23 Juli 2026.

Dalam rapat tersebut, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah.

Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana seluruh sistem dapat saling terhubung sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan mudah diakses masyarakat.

BACA JUGA:Bupati Mojokerto Tinjau Dua RTLH di Jetis, Rumah Warga Canggu Masuk Prioritas Renovasi

BACA JUGA:Lapas Mojokerto Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba Lewat Sinergi Lintas Lembaga

Karena itu, Gus Barra meminta seluruh OPD menghentikan kebiasaan mengembangkan aplikasi secara terpisah tanpa memperhatikan keterpaduan sistem.

"Hilangkan ego sektoral dalam pengembangan sistem informasi. Jangan lagi membangun aplikasi sendiri-sendiri tanpa memperhatikan integrasi. Seluruh proses bisnis, data, dan layanan harus terhubung dalam Arsitektur Pemerintah Digital Kabupaten Mojokerto," ujarnya.

Selain integrasi sistem, Bupati juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan berbasis data. Ia meminta seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi, menggunakan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi melalui implementasi Satu Data Kabupaten Mojokerto.

BACA JUGA:Jelang Tayang, The India Story Tuai Sorotan karena Angkat Isu Keamanan Pangan dan Kontroversi Industri Pestisi

BACA JUGA:Tren Thrifting Kian Digemari Anak Muda, Bukan Sekadar Hemat tapi Juga Peduli Lingkungan

Menurutnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Kebijakan yang berkualitas selalu lahir dari data yang berkualitas. Karena itu, setiap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi harus mengacu pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Bupati Mojokerto Muhamad Albarra-Foto : dok Kominfo Kabupaten Mojokerto-

Sumber: