Ning Ita Soroti TKD yang Kaku, Dorong Dana Daerah Lebih Fleksibel

Surakarta, diswaymojokerto.id - Pemerintah daerah kembali mendorong perubahan pola Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan kebutuhan masing-masing kota. Aspirasi tersebut disuarakan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang biasa disapa Ning Ita dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surakarta.

Ning Ita menyampaikan pandangan itu saat menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komisariat Wilayah APEKSI di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis 3 September 2026.

BACA JUGA:Guru Tak Cukup Bermodal Gelar, Unej-UPM Dorong Kompetensi Pendidik Terus Diperbarui

BACA JUGA:Banyak Aset Wakaf Belum Tertata, Wawali Mojokerto Dorong Pemetaan dan Sertifikasi

Menurut Ning Ita, kebijakan fiskal dari pemerintah pusat tidak bisa sepenuhnya diterapkan dengan pendekatan yang seragam. Kondisi setiap kota berbeda, mulai dari persoalan pembangunan, karakter wilayah, potensi ekonomi hingga kebutuhan masyarakat.

“Setiap kota punya persoalan, karakter, potensi dan kebutuhan yang berbeda. Kebijakan yang baik di tingkat nasional harus bisa diterjemahkan secara fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” kata Ning Ita.

Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komisariat Wilayah APEKSI di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis 3 September 2026.-Foto : Kominfo Kota Mojokerto-

Ia menilai persoalan TKD tidak hanya berkaitan dengan besaran dana yang diterima pemerintah daerah, tetapi juga menyangkut ruang pemerintah kota dalam menentukan prioritas pembangunan.

Ning Ita yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial APEKSI mengatakan fleksibilitas TKD perlu dibarengi dengan penguatan ruang fiskal pemerintah kota. Ruang fiskal menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan daerah membiayai pelayanan publik dan program pembangunan.

BACA JUGA:Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar, Mahasiswa Unej Rancang Kapal Laut Otonom Berbasis AI

BACA JUGA:Rokok dan Anemia Mengintai Remaja Mojokerto, Bunda Genre Dorong Gaya Hidup Sehat Sejak Sekolah

“Bagi pemerintah kota, APBD bukan sekadar deretan angka. Di dalamnya ada jalan yang harus dibangun, layanan kesehatan yang harus diperkuat, pendidikan yang harus diperluas, UMKM yang harus tumbuh serta kebutuhan masyarakat yang harus segera dijawab,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran pemerintah kota terhadap ruang gerak anggaran yang terbatas ketika sebagian besar penggunaan dana telah diarahkan melalui kebijakan dari pemerintah pusat. Dalam kondisi tersebut, daerah dapat menghadapi kesulitan menyesuaikan anggaran dengan persoalan yang dianggap paling mendesak di wilayah masing-masing.

Foto bersama peserta forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surakarta.-Foto : Kominfo Kota Mojokerto-

Sumber: