Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja disaksikan pejabat KPK -Foto : Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto-
“Survey penilaian integritas ini betul-betul survey yang dilakukan secara independen oleh KPK” ungkapnya.
Pemkab Mojokerto sejauh ini, telah bekerja sama dengan KPK untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
BACA JUGA:Satu Jemaah Haji Asal Mojokerto Meninggal di Tanah Suci
KPK telah memberikan pendampingan dan monitoring terhadap penggunaan APBD dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) milik KPK. Disitu, Pemkab Mojokerto berkewajiban mengunggah dokumen penggunaan APBD untuk diverifikasi dan diperiksa oleh KPK RI.
“Dengan begitu, KPK menjadi tahu apa yang kami kerjakan dan teman-teman di internal Pemkab Mojokerto bisa merasakan kehadiran KPK dalam pelaksanaan tugasnya, tujuan utamanya dalam rangka pencegahan,” pungkas Ikfina. (*)