Mojokerto, Diswaymojokerto.id - Polres Mojokerto Kota menggelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2024 di halaman Mapolresta Mojokerto, Senin, 14 Oktober 2024.
Apel tersebut dilakukan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Dalam apel tersebut dipimpin Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S Marunduri.
"Operasi Zebra Semeru tahun ini akan dilaksanakan sebagai upaya cipta kondisi jelang pemilihan presiden dan wakil presiden terpilih," terangnya.
BACA JUGA:134 Anggota Komunitas Golongan Pemukul Diamankan di Mojokerto, Diduga Gangster
BACA JUGA:Lupakan Gawai, Ayo Bermain dan Belajar Mengenal Tanaman di Alun-alun Kota Mojokerto
Operasi tersebut akan dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 14 - 27 Oktober 2024. Dalam operasi tersebut akan difokuskan pada lokasi rawan kecelakaan, kemacetan, dan pelanggaran.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyempatkan tanda pita operasi sebagai tanda dimulainya Operasi Zebra Semeru 2024 di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. Apel dilanjutkan dengan pemeriksaan kendaraan yang digunakan dalam Operasi Zebra Semeru 2024.
Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S Marunduri saat memimpin apel. -(Foto : dok. Humas Polresta Mojokerto).-
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, AKP Mulyani menambahkan, ada 10 target Operasi Zebra Semeru 2024.
"Berboncengan lebih dari satu orang, melebihi batas kecepatan, pengendara dibawah umur, tidak menggunakan helm standar, tidak menggunakan safety belt," ungkapnya.
Menggunakan Handphone (HP) saat berkendara, pengendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis dan menerobos lampu merah. Sanksi dalam Operasi Zebra Semeru 2024 mulai dari teguran hingga tilang.
BACA JUGA:Palang Pintu Perlintasan Kereta Api Blooto Kota Mojokerto Resmi Beroperasi
Operasi Zebra Semeru 2024 ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni minggu pertama akan mengedepankan kegiatan preemetif dan preventif.
Sedangkan minggu kedua akan mengedepankan kegiatan represif (penindakan) dengan ETLE dan Tilang manual yang dilaksanakan secara hunting system terhadap pelanggaran lalu-lintas.