Mojokerto, diswaymojokerto.id - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Mojokerto menyoroti anjloknya tingkat partisipasi masyarakat Kota Mojokerto dalam Pemilihan serentak 2024.
Rachmat Tri Bhakti, koordinator KIPP Kota Mojokerto mengatakan, dibanding Pemilu Legislatif 2024 yang baru lalu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Jatim dan Wali Kota Mojokerto pada 27 November cukup memprihatinkan, hanya di kisaran 75 persen
Jika dibandingkan dengan data di KPU Kota Mojokero menyebutkan tingkat partisipasi masyarakat kota Mojokerto dalam Pilwali 2013 sebanyak 81,4 persen. Lalu di Pilwali 2018 sebesar 79,55 persen.
‘’Kalau berbicara target dalam Pilwali 2024 ini, minimal bisa sama dengan partisipasi dalam Pileg Kota sebesar 86,55 persen,''kata Rachmat, Senin, 2 Desember 2024.
Rachmat Tri Bhakti (Baju polos) ketua KIPP Mojokerto Raya-Foto : Elsa Fifajanti-
Ia mengatakan, ada beberapa faktor penyebab anjloknya angka partisipasi masyarakat dalam Pemilihan serentak kali ini.
Faktor tersebut antara lain kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh jajajaran KPU.
''KPU memang sudah melaksanakan sosialisasi, namun masih ada yang belum tersentuh, bahkan tidak tahu,'' kata Rachmat.
Selain itu juga penataan Tempat Pemilihan Suara ada yang jauh dari tempat tinggal warga.
''Di lingkungan saya tinggal, ada warga yang rumahnya bersebelahan dengan TPS, ternyata tempat dia mencoblos bukan di TPS tersebut tapi di tempat yang jauh dari rumahnya, bahkan nyoblos di lingkungan RW lain,'' kata Rachmat.
Rachmat mengatakan, faktor lain karena yang berkontestasi hanya dua paslon. Semakin banyak yang berkontestasi, maka berbanding lurus dengan tingginya angka partisipasi masyarakat.
Data partisipasi masyarakat KPU Kota Mojokerto pada Pileg 2024 lalu-Foto : Elsa Fifajanti-
Sementara itu KIPP Jawa Timur menemukan 25 kasus politik uang saat sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 lalu.
Herdian Ketua KIPP Jawa Timur menyebut, 25 temuan itu paling banyak ada di Gresik, Jember, dan Surabaya.
“Ada (pelanggaran yang dilakukan) pasangan calon dan (ada yang dilakukan) kotak kosong,” kata Herdian, Senin 2 Desember 2024