Mojokerto, mojokerto.disway.id - Salah satu desa di Mojokerto, Ketapanrame dicanangkan menjadi Desa Cantik (Desa Cinta Statistik). Nantinya desa ini bisa menyajikan data dalam angka-angka yang dapat dipakai sebagai dasar membuat kebijakan.
Pencanangan Desa Cantik ini dilakukan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Hotel Aston, Jalan Bypass Mojokerto, Selasa (24/10/2023) pagi.
"Ini adalah produk kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pendampingan, yang bekerjasama dengan pemerintah desa. Ini sangat bagus. Karena desa adalah garda paling ujung. Jadi kami di pemda, kalau butuh apa-apa pasti tanya ke desa," terang Bupati Ikfina dalam acara FGD bertema 'Pengendalian Harga Pangan Menuju Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur'.
"Kita akan berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah apa saja untuk pengendalian harga, apalagi kita segera menyongsong libur nataru 2024," ujarnya.
Menurut Ikfina terkait inflasi, kondisi terkini di Kabupaten Mojokerto relatif terkendali. Hal tersebut diketahui dari pantauan melalui Sinergi Smart yang terintegrasi dengan forkopimda hingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
Sementara Provinsi Jawa Timur juga punya Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo), untuk menampilkan ketersediaan dan harga-harga pokok.
"Kita ada Sinergi Smart yang di-link-an dengan Siskaperbapo. Kami memantau semua harga-harga di pasar yang ada di Kabupaten Mojokerto melalui itu. Jadi untuk pemantauan harga, kita sudah punya sistem sendiri," ujarnya.
Namun, lanjut Ikfina yang belum terkendali saat ini adalah masalah distribusinya yang belum terpantau. "Kita tidak tahu, hasil panenan ini ke mana saja perginya. Ini akan kita sinergikan lagi ke depan," ujar orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto itu.
Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Dwi Yuhenny menyerahkan piagam Pencanangan Desa Ketapanre sebagai Desa Cantik -Kominfo Kabupaten Mojokerto-
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Dwi Yuhenny mengatakan, dengan mengetahui pergerakan inflasi ini, sangat membantu pemerintah dalam menentukan ke mana arah kebijakan dan tindakan akan berjalan.
"Di seluruh Indonesia, terdapat 90 kab/kota penghitung catatan inflasi. Meskipun Kabupaten Mojokerto bukan termasuk di dalamnya, namun tingkat inflasi kita bisa mengacu ke sister city yakni Kediri yang kondisinya hampir sama," ucapnya.
Kegiatan FGD ini diikuti sedikitnya 90 peserta, masing-masing dari eksternal 55 orang, dan internal BPS 35 peserta. Kegiatan FGD ini juga dihadiri Kepala OPD Kabupaten Mojokerto, Kades Ketapanrame, Kades Balongmojo, dan Kades Ngabar. (*)