Mojokerto, Diswaymojokerto.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Mojokerto tetap konsisten kawal APBD tahun 2026 yang disahkan pada 25 November 2025 lalu. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Mojokerto, Wahyu Nur Hidayat mengatakan fraksinya akan mengawal ketat dan kritisi penggunaan anggaran pada 2026 nanti.
Seperti diketahui, DPRD Kota Mojokerto menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna lanjutan di Gedung DPRD Kota Mojokerto pada Selasa, 25 November 2025. Persetujuan itu setelah Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026 itu selama 4 hari dikupas tuntas oleh Badan Anggaran Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Wahyu Nur Hidayat menegaskan, banyak hal yang menjadi catatan Fraksi PKB dalam pembahasan ranperda itu yang akan dijadikan acuan untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran 2026 nanti. ‘Secara prinsip kami mendukung eksekutif melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di semua sector di Kota Mojokerto. ‘’Karena pada dasarnya pelaksanaan program dan pembangunan di Kota Mojokerto adalah untuk masyarakat Kota Mojokerto,’’ katanya, Senin, 1 Desember 2025.
Wali Kota Ika Puspitasari dan Ketua DPRD Kota Mojokerto Eri Purwanti menunjukkan naskah Berita Acara persetujuan Raperda APBD 2026-Foto : Kominfo Kota Mojokerto-
Meskipun demikian, Fraksi PKB kan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif selama menjalankan program. ‘’Agar yang sudah ditetapkan dalam APBD bisa dijalankan dengan baik dan tepat sasaran,’’ tuturnya.
BACA JUGA:Seleksi Calon Pimpinan Baznas Kota Mojokerto Loloskan 8 Nama ke Tahap Penjaringan Berikutnya
BACA JUGA:Monev PPID 2025, Pentingnya Pemahaman Regulasi dan Informasi yang Akurat
Seperti diketahui, Fraksi PKB sempat menyroti beberapa program dalam pandangan umum pada rapat paripurna atas nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Ada 6 program yang disoroti FPKB saat penyampaian pandangan umum.
Dalam pandangan umum yang dibacakan Ahmad Athoillah pada rapat paripurna sebelumnya, 6 program yang disoroti antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang usaha kecil dan menengah, bidang pertanian, dan bidang lingkungan hidup. Selain itu, FPKB juga meminta kejujuran dan validitas data, transparansi perencanaan dan konsistensi arah kebijakan.
‘’ Karena masih ada sejumlah hal yang belum selaras antara retorika pembangunan dan kondisi faktual di lapangan. Ini nanti yang perlu dicermati, apakah dalam pelaksanaannya nanti sudah ada penyelarasan antara program dan kondisi faktual,’’ tutur Wahyu.
Ahmad Athoillah-istimewa-
Ditegaskan juga, FPKB masih memiliki berbagai catatan penting terkait berbagai program yang dinilai masih berpotensi memunculkan masalah kalau tidak dicermati dengan seksama. ‘’Ini nanti yang akan kami kawal, kami kritisi dan kami cermati,’’ paparnya.