BACA JUGA:Pemkab Mojokerto Hadirkan Media Center, Ruang Kolaborasi Baru untuk Pers dan Informasi Publik
Sementara 20 persen dialokasikan untuk biaya operasional, termasuk menggaji sekitar 47 relawan per unit, dan 10 persen untuk pengembalian investasi mitra pembangunan.
Di Kabupaten Jember sendiri, ditargetkan akan berdiri 400 unit SPPG. Hingga saat ini, sebanyak 207 unit telah beroperasi, yang berarti sudah ada aliran dana sekitar Rp 207 miliar per bulan ke daerah tersebut.
“Ini akan sangat menggerakkan roda ekonomi lokal,” tegas Dadan.
Untuk memastikan kualitas program tetap terjaga, BGN juga menyiapkan sistem pengawasan berlapis melalui deputi pengawasan, pemantauan, hingga inspektorat.
Selain itu, masyarakat turut dilibatkan dalam pengawasan, salah satunya melalui dokumentasi menu harian.
Bupati Jember Muhammad Fawait-Foto : Kominfo Jember-
Dadan menegaskan pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi jika ditemukan unit SPPG yang tidak patuh.
“Kami akan langsung tindak lanjuti jika ada pelanggaran,” pungkasnya.
Dengan skala program dan dampak yang ditimbulkan, Jember kini tidak hanya menjadi lokasi implementasi, tetapi juga berpeluang menjadi contoh nasional dalam integrasi program gizi dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat.