Rapat Paripurna DPRD Jember Soroti Arah Kebijakan RAPBD 2026

Sikap tersebut dipandang mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat, dengan penekanan bahwa optimalisasi pajak yang ada serta penutupan kebocoran dinilai lebih relevan daripada menaikkan tarif pajak baru. Beberapa fraksi mendorong agar optimalisasi PAD dilakukan melalui digitalisasi pajak, penertiban reklame, dan penyempurnaan strategi teknis agar hasilnya dapat lebih terukur.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menanggapi sorotan mengenai serapan APBD yang masih berada pada posisi sekitar 50 persen. Ia menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi, terutama menjelang penetapan Perda SOTK.

Rapat Paripurna ini sekaligus menegaskan, eksekutif dan legislatif memiliki komitmen yang sama untuk membawa Jember menuju kemandirian fiskal, peningkatan layanan publik, dan penguatan sektor-sektor strategis di tahun 2026.

Keselarasan pandangan tersebut menjadi modal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk menghadirkan pembangunan yang lebih cepat, tepat, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

 

 

Sumber: