Libas Hoaks, Komite Komunikasi Digital (KKD) Dikukuhkan Wali Kota Mojokerto

Mojokerto, Mojokerto.disway.id - Pengurus Komite Komunikasi Digital (KKD) Kota Mojokerto periode 2023-2024 resmi dikukuhkan, Kamis (7/12/2023). Pengukuhan dilakukan oleh Wali kota Ika Puspitasari di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.

Ketua Umum KKD Kota Mojokerto dijabat oleh Kadis Kominfo Santi Ratnaning Tias. Sementara posisi Ketua Harian diduduki oleh Direktur Radar Mojokerto Muhammad Nur Kholis.

Perlu diketahui, pengurus organisasi KKD terdiri dari lintas sektoral, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, BPS, akademisi, awak media, influencer, dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kehadiran mereka untuk berkolaborasi mewujudkan ruang digital bersih dari hoaks dan disinformasi.

Pasca mengukuhkan, Wali kota Ika Puspitasari dalam sambutannya menyampaikan, terbentuknya KKD diharapkan dapat mendukung peningkatan indeks literasi digital di Jatim. Baik dari parameter kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, hingga budaya digital.

”Maka, Kota Mojokerto sebagai bagian dari salah satu 38 kabupaten/kota di Jatim ikut berupaya mensukseskan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tuturnya.

"KKD Kota Mojokerto yang baru saja dikukuhkan, bisa segera tancap gas untuk melaksanakan program-program kegiatan yang sudah disusun sebelumnya, agar target yang ingin dicapai bisa terealisasi sesuai harapan," lanjut sosok yang akrab disapa Ning Ita ini.

Wali kota memberikan selamat kepada para pengurus KKD yang baru dikukuhkan -Foto : Dinas Kominfo Kota Mojokerto-

Sementara Ketua KKD Jawa Timur Arief Rahman, yang turut hadir dalam pengukuhan, mengapresiasi terlaksananya agenda tersebut. Terlebih, momentumnya juga tepat untuk menghadapi perhelatan pesta demokrasi pada 2024.

”Di tengah banjir informasi, bahkan tsunami informasi dalam situasi kontestasi politik yang menurut pengalaman dari tahun ke tahun sangat penuh dengan polarisasi, penuh dengan narasi membelah, dan narasi-narasi memecah antaranak bangsa,” tuturnya.

Belum lagi hoax atau disinformasi yang menyebar luas lewat media sosial (medsos). Karena itu, perlu dilakukan antisipasi agar kabar bohong itu tidak menjadi sumber dari konflik sosial.

”Yang paling penting saat ini adalah melawan disinformasi. Inilah yang menjadi tujuan dan program utama KKD,” ujar Arief. (*)

 

Sumber: