KPU Mojokerto Gencarkan Sosialisasi Pemilu 2024 Hadapi Ujaran Kebencian dan Hoax

Mojokerto, mojokerto.disway.id - Menjelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menghadapi banyak tantangan. Ujaran kebencian, hoax, pragmatisme, dan apatisme politik masyarakat masih tinggi. Untuk mengatasi hal itu, KPU Kabupaten Mojokerto menggencarkan sosialisasi kepada calon pemilih.

Salah satu cara dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto memaksimalkan media sosial. untuk menyebarkan informasi terkait Pemilu 2024. Selain itu, KPU Kabupaten Mojokerto juga mengerahkan badan ad hoc di bawahnya, yaitu PPK, PPS, dan KPPS, untuk menggencarkan sosialisasi ke masyarakat.

BACA JUGA:Ketua KPU Kabupaten Mojokerto: Logistik Menjadikan Penyangga Penyelenggaraan Pemilu Demokratis

“Kami meminta PPK, PPS, dan KPPS nantinya untuk menggencarkan sosialisasi. Mereka harus aktif berkomunikasi dengan masyarakat, menjelaskan tentang tata cara pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi politik,” tutur Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Mojokerto, Jainul Arifin saat acara “Media Gathering” di gedung Pemilu Kabupaten Mojokerto pada, Minggu ( 10/12/2023).

Jainul juga mengajak wartawan dan media massa untuk ikut membantu mensosialisasikan dan memberi pendidikan kepada calon pemilih. Ia menyatakan bahwa peran media sangat penting sebagai edukasi, sosialisasi, dan kontrol publik dalam mensukseskan Pemilu 2024.

“Media bisa membantu kami menyampaikan informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat kepada masyarakat. Media juga bisa mengawasi jalannya pemilu agar berlangsung jujur, adil, dan demokratis,” ucapnya.

BACA JUGA:KPU Kabupaten Mojokerto Buka 23.156 Lowongan KPPS Pemilu 2024

Selain itu KPU Kabupaten Mojokerto juga menyampaikan target partisipasi masyarakat sebesar 89 persen dalam Pemilu 2024. Ia mengatakan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam Pilkada terus mengalami kenaikan. Di tahun 2015, partisipasi masyarakat mencapai 69 persen, kemudian di tahun 2020 naik menjadi 76 persen.

“Artinya meski dalam kondisi pandemi, partisipasi masyarakat masih bisa naik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Mojokerto memiliki kesadaran politik yang tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, dalam pemilihan umum, angka partisipasi masyarakat sempat mengalami penurunan. Pada awal pemilu di Kabupaten Mojokerto, angka partisipasi masyarakat sempat menyentuh sekitar 95 persen. Hanya saja hal baik itu tidak bertahan lama. Dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya, angka partisipasi masyarakat naik-turun dan terakhir mencapai 84 persen.

“Terakhir di tahun 2019, angka partisipasi masyarakat sekitar 84 persen. Maka di tahun selanjutnya, target kami di atasnya sekitar 87-89 persen. Kami optimis bisa mencapai target tersebut dengan kerja sama dari semua pihak,” tambahnya.

Sumber: