Disetujui Alokasi Dana Hibah Pemkab Mojokerto untuk Pemilu 2024 Sebesar Rp 82 Miliar

MOJOKERTO, mojokerto.disway.id - Dana hibah sebesar Rp 82 miliar telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Keputusan alokasi dana ini telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna berlangsung, Rabu (13/9/2023) lalu.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Mojokerto mengusulkan dana hibah sebesar Rp 81 miliar untuk Pemilu 2024, sementara Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengusulkan Rp 24,9 miliar. Namun, Pemerintah Kabupaten harus mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam alokasi dana hibah ini.

“Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah pemilih, luas wilayah, penggunaan anggaran pada pemilihan sebelumnya, serta perbandingan dengan daerah lain,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto, Nugroho Budi Sulistiya, Senin (18/9/2023).

Nugroho menjelaskan bahwa alokasi sebesar Rp 82 miliar tersebut akan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Keputusan mengenai anggaran ini sudah final dan telah disetujui dalam rapat paripurna," terangnya.

Dana hibah tersebut dibagi dua, dengan rincian KPU mendapatkan Rp 62 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 20 miliar.

Lebih lanjut, Nugroho mengungkapkan bahwa dana hibah ini akan dicairkan sebesar 40 persen pada tahun ini, sementara sisanya  akan disalurkan pada tahun 2024.

Proses teknis pencairan dana akan melibatkan KPU dan Bawaslu yang akan mengajukan permohonan pencairan serta melakukan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD).

Adapun rinciannya pencairan dana hibah tahap pertama 40 persen akan diterima KPU Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 24,8 miliar. Sementara Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 8 miliar pada tahun ini.

Sementara itu Muslim Buchori, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, menyambut baik kabar finalisasi anggaran hibah pemilu 2024. “Insyaallah sudah cukup, kami juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Untuk teken NPHD nunggu petunjuk KPU RI dulu,” ungkapnya.

Disisi lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal  menyatakan bahwa alokasi dana hibah Rp 20 miliar bagi Bawaslu masih cukup ideal. “Kami berharap tidak ada pemangkasan dana lagi karena bisa mengganggu kegiatan Bawaslu,” tandasnya.

Menurutnya, anggaran Bawaslu sangat penting untuk menyukseskan Pemilu. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Mojokerto hanya mendapat dana dari Pemkab sebesar Rp 11 miliar.

"Hal tersebut menyebabkan beberapa kegiatan Bawaslu harus dikurangi bahkan dihapus," tukasnya.

Perlu diketahui Kabupaten Mojokerto termasuk wilayah paling rawan Pilkada no 3 se-Indonesia menurut Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu RI tahun 2020.

Sumber: pemkab mojokerto