Angka Pengangguran Terbuka Tinggi, Pemkot Hendaknya Memikirkan Lembaga yang Menanganinya

Mojokerto, mojokerto.disway.id – Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sonny Basuki Rahardjo mengkhawatirkan bertambahnya angka pengangguran terbuka, seiring bertambahnya angka lulusan sekolah setiap tahun. 

‘’Angka lulusan kerja selalu bertambah tiap tahun di kota ini, baik lulusan SMA, maupun Sarjana, tetapi angka tersebut tidak berbading lulus dengan ketersediaan lapangan kerja di kota Mojokerto, kata Sonny menjawab Disway Mojokerto, Rabu (31/7/2024).

Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemkot Mojokerto benar-benar serius menghadapi membludaknya angka lulusan sekolah yang siap kerja namun tidak didukung dengan adanya lapangan kerja yang memadai di Kota Mojokerto.

Kekhawatiran politikus asal Partai Golkar ini makin bertambah, manakala ada satu industri rokok di Kota Mojokerto yang tutup.

‘’Ada satu industri yang cukup besar menyerap tenaga kerja di Kota Mojokerto ini, tutup. Ini secara tidak langsung akan menambah angka pengangguran,’’ tandasnya.

Menghadapi hal itu, Sonny menyampaikan hendaknya siswa-siswa di tingkat SMA dibekali ketrampilan, atau skill, agar bisa menciptakan lapangan kerja secara mandiri.

‘’Skill yang diberikan tidak hanya pada mereka yang menempuh pendidikan di Sekolah Kejuruan atau SMK, namun juga diberikan kepada siswa yang bersekolah di sekolah umum SMA,’’ tandasnya. 

Job Fair 2024 diikuti 40 perusahaan dengan 1328 peluang kerja, salah satu kegiatan untuk kurangi angka TPT-Diskominfo Kota Mojokerto for Disway Mojokerto-

Terobosan yang lain adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang sudah diprogramkan sejak digulirkannya Musrenbang di tiap kelurahan. Dinas terkait yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan harus ada target dan output yang  terpantau.

‘’Kita harus tahu dulu  pemerintah Kota punya program apa, lalu kita harus mengetahui permasalahan pengangguran terbuka yang muncul sejak dari kelurahan, nah ini nanti disinkronkan, ’’ ungkapnya. 

Ia mengkritisi pelatihan-pelatihan yang digelar pemerintah daerah, pesertanya hanya itu ke itu saja.  ‘’Saya melihat pesertanya atau mereka yang mengikuti pelatihan cenderung sama orangnya. Harusnya dilakukan terbuka, menerima semua yang memang benar-benar memerlukan pelatihan,  menjadi peserta pelatihan dan hasilnya nyata untuk mata pencaharian,’’ terang Sonny.

BACA JUGA:Optimalkan Pembayaran Digital, Pemkot Mojokerto Jalin Kerja Sama dengan Perusahaan Fintech

Hal lain yang disoroti Sonny, antara lain menyangkut kelembagaan pemerintah yang mengurusi tentang tenaga kerja di Kota Mojokerto.

Ia menyampaikan, di tingkat pemerintah pusat ada yang namanya Kementerian Tenaga Kerja , tetapi di Pemkot  Mojokerto tidak ada Dinas Tenaga Kerja yang secara spesifik berdiri sebagai lembaga tersendiri atau disebut Disnaker.

Sumber: