Pilkada Serentak 2024, Sekdakot Mojokerto : ASN Harus Netral dan Menjaga Integritas

Mojokerto, Diswaymojokerto.id - Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral karena ASN memilik tanggung jawab sebagai pelayan publik.

Hal ini disampaikan dalam acara Bawaslu Kota Mojokerto, dalam rapat pemetaan kerawanan netralitas ASN, TNI, dan Polri yang digelar di Lynn Hotel, Kota Mojokerto, Selasa, 29 Oktober 2024.

"Sebagai pengayom masyarakat, ASN tidak boleh masuk dalam sirkulasi atau kekuasaan politik, terutama di masa kampanye Pilkada ini. ASN adalah obyek pengawasan," katanya.

Menurutnya, isu netralitas ASN menjadi salah satu obyek pengawasan oleh Bawaslu dalam proses Penyelanggaraan pilkada supaya benar benar menjaga netralitasnya.

"ASN memiliki kewenangan kekuasaan dan kewenangan disitulah sangat dimungkinkan mudah sekali untuk dipengaruhi," bebernya.

Ia menjelaskan, jenis jenis pelanggaran dikategorikan pelanggaran terhadap netralitas, salah satunya melakukan mendukung salah satu calon atau parpol melalui medsos.

Tiga Pemateri dihadirkan dalam rapat netralitas ASN, TNI dan Polri -Foto : Elsa Fifajanti-

“Dulu pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu,  sekarang di era medsos jadi ‘jari jarimu adalah harimaumu.  Karena kita tidak sadar terlalu cepat merespon kejadian di medsos maka emosional kita tanpa sadar disampaikan melalui gadget kita tanpa menyadari itu sebetulnya pelanggaran," katanya.

Ia juga mengimbau ASN di Kota Mojokerto agar berhati-hati dalam memberikan tanggapan di media sosial, khususnya saat masa kampanye Pilkada ini.

"ASN harus tetap netral dalam kondisi apa pun, terutama saat kontestan Pilkada Kota Mojokerto 2024 sedang aktif berkampanye," tandasnya.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Mojokerto, Ilham Bagus Priminanda menambahkan, perilaku ASN di media sosial menjadi peringkat pertama kerawanan dalam Pilkada Serentak 2024.

Koordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, Bawaslu Kota Mojokerto, Ilham Bagus P saat jumpa pers, beberapa waktu lalu.-Dok. Bawaslu Mojokerto-

“Kalau dari pemantauan saya biasanya dari ASN-nya, nge-like, koment, nge-share, memposting dan lain-lain. Ini yang paling rawan terjadi pelanggaran,” imbuhnya.

Menurutnya, rapat pemetaan ini salah satu bentuk mitigasi dilakukan Bawaslu Kota Mojokerto agar ASN, TNI, Polri harus netral. 

"Jadi salah satu bentuk mitigasi kerawanan seperti pemetaan kerawanan, menghimbau, sosialiasi dan memberikan surat himbauan," ungkapnya.

BACA JUGA:Sidang Kasus Polwan Bakar Suami di Mojokerto Kembali Digelar, Tiga Saksi Dipanggil Termasuk Ibunda Briptu Rian

BACA JUGA:Jumlah Pemilih di Lapas Kelas IIB 969 orang, Belum Pernah Dapatkan Sosialisasi Pilkada Serentak

Ilham menjelaskan, saat ini belum ada laporan masuk terkait dugaan pelanggaran netralitas kades/lurah. Namun, merespon laporan dugaan pelanggaran kades secara nasional, Bawaslu Kota Mojokerto mengundang seluruh lurah di Kota Mojokerto.

“Untuk lurah-lurah se Kota Mojokerto, kami himbau agar tidak mengikuti atau mendukung salah satu Paslon. Kami himbau juga kepada seluruh ASN, TNI, Polri untuk netral," pungkasnya.

Sumber: