Puluhan Honorer Nakes Kabupaten Mojokerto Mengadu ke DPRD, Ini Tuntutannya

Mojokerto, Diswaymojokerto.id - Puluhan tenaga honorer kesehatan (nakes) dan non-nakes di Kabupaten Mojokerto mendatangi DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (24/2/2025). 

Mereka mengadu terkait status kepegawaian dan meminta diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Mereka ini tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Nonnakes (FKHN) Kabupaten Mojokerto dan melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD membidangi kesehatan. 

Mereka menuntut kejelasan status, mengingat sebagian besar telah mengabdi selama belasan tahun di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Ketua FKHN, Tio Nanda Saputra menyebut, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 68, tenaga non-ASN harus ditata paling lambat Desember 2024. 

Puluhan nakes menyampaikan uneg-unegnya kepada anggota DPRD Kabupaten Mojokerto-Foto : Fio Atmaja-

Namun, hingga kini masih ada permasalahan dalam penataan tenaga kesehatan, karena jumlah formasi yang diusulkan lebih sedikit dibandingkan jumlah honorer yang ada. Saat ini, terdapat 245 tenaga kesehatan dan 54 tenaga non-kesehatan.  

Berdasarkan data pengadaan Rekrutmen PPPK 2024 gelombang I, sebanyak 326 tenaga honorer nakes di Dinkes Kabupaten Mojokerto mengikuti tes PPPK. Namun, hanya 81 orang nakes yang berhasil lolos. Sehingga tersisa 245 honorer nakes.

Selain itu, terdapat juga 54 honorer nonnakes yang terdiri dari tenaga kepegawaian dan admin operator pelayanan. Dengan demikian, total jumlah honorer di Dinkes Kabupaten Mojokerto mencapai 299, baik nakes maupun nonnakes.

"Kami berharap tenaga kesehatan dan nonnakes yang tergabung dalam FKHN dapat diusulkan menjadi PPPK penuh waktu sesuai visi dan misi bupati serta wakil bupati untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," ujarnya.

Tio menjelaskan, pada 13 Januari 2025 muncul kebijakan yaitu keputusan Menpan RB RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau yang disebut PPPK paruh waktu. 

Berdasarkan Diktum ke 29 bahwasanya PPK dapat mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kinerja. 

"Besar harapan kami tenaga kesehatan dan non nakes dapat diusulkan menjadi PPPK penuh waktu," jelasnya. 

Para tenaga honorer mendesak bupati, wakil bupati, dan DPRD Kabupaten Mojokerto untuk mengawal proses pengangkatan mereka menjadi PPPK penuh waktu. 

Sumber: