Wabup Mojokerto Rizal Tekankan Edukasi Pangan Alternatif dan Sinergitas untuk Kendalikan Inflasi

Mojokerto, diswaymojokerto.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto gelar High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto, Rabu 19 Maret 2025. 

Pertemuan ini sebagai salah satu langkah mengendalikan inflasi harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Wilayah Kabupaten Mojokerto

Rapat yang berlangsung di Ruang Satya Bina Karya (SBK) tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto M. Rizal Octavian.

Wabup Rizal menekankan pentingnya sinergitas dan  inovasi antar OPD serta edukasi terkait pangan alternatif terhadap masyarakat dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025.

Wabup menyoroti inflasi di Kabupaten Mojokerto yang mencapai 0,46 persen pada Februari lalu. Beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi, mengingat masyarakat sangat bergantung pada konsumsi nasi.

BACA JUGA:Proyek Mewlafor Masuk Tahap II, Direktur PEPDAS Audiensi dengan Bupati Mojokerto

Oleh karena itu, Rizal menekankan pentingnya edukasi terkait pangan alternatif seperti kentang dan jagung untuk mengurangi ketergantungan pada beras.

"Banyak masyarakat Kabupaten Mojokerto kalau belum makan nasi itu belum makan, jadi mungkin ke depan kita juga harus mengedukasi masyarakat tentang karbohidrat kompleks yang tidak hanya beras saja,'' kata Wabup.

Menurutnya karbohidrat  bisa berasal dari  kentang atau jagung, itu harus diedukasi agar kebutuhan beras  juga relatif stabil.

Meski begitu, ia juga mengapresiasi Bulog yang telah memastikan stok beras cukup untuk enam bulan ke depan. Namun, edukasi tentang diversifikasi pangan tetap perlu digencarkan.

Wabup Mojokerto Rizal Octavian memimpin HLM bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah-Foto : Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto-

Lebih lanjut dalam mengendalikan inflasi, Wabup Rizal mengimbau agar OPD yang tergabung dalam TPID terus meningkatkan sinergitas.

Ia berpendapat inovasi harus dilakukan secara bersama-sama, bukan terpisah-pisah, agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif.

"Saya harapkan sinergitas dan juga kolaborasi yang baik maupun inovasi bersama. Jadi inovasi jangan sendiri-sendiri tetapi harus dibicarakan sesama OPD, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik," jelasnya.

Sumber: