Wali Kota Mojokerto Jadi Pembicara di KKT 2025, Tularkan Semangat Toleransi Beragama yang Inspiratif

Mojokerto, diswaymojokerto.id - Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mendapatkan kehormatan sebagai salah satu pembicara dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) 2025 yang digelar di Singkawang, Kalimantan Barat, Minggu 16 November 2025 

Dalam forum yang menghadirkan para kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia ini, sosok wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut memaparkan berbagai langkah konkret Kota Mojokerto dalam membangun harmoni dan toleransi antarumat beragama.

“Meskipun Kota Mojokerto kecil, masyarakat kami sangat plural dan mampu menjaga kedamaian dalam keberagaman," tutur Ning Ita secara daring. 

Ia menyebutkan Kota Mojokerto mendapatkan Harmony Award pada 2021 sebagai bentuk apresiasi atas kehidupan masyarakat yang rukun dan terjamin hak-hak kebebasan beragamanya.

Kota Mojokerto, yang hanya memiliki 3 kecamatan dan 18 kelurahan dengan luas 20,48 km², memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan di era Majapahit. 

Peta Kota Mojokerto-Foto : Kominfo Kota Mojokerto-

Ning Ita menjelaskan bahwa akulturasi budaya sejak abad ke-14 itu hingga kini melekat dalam keseharian warganya. 

“Kota ini masih memelihara nilai-nilai pluralisme yang diturunkan dari peradaban Majapahit,” ungkapnya.

Salah satu praktik toleransi yang menjadi sorotan adalah gerakan sosial Gempita, sebuah inisiatif dari warga Kristen dan Katolik yang setiap tahun membagikan 5.000 paket Lebaran kepada umat Muslim. 

“Ini sudah berlangsung 26 tahun, dan dibagikan di gereja. Sebuah contoh nyata solidaritas lintas iman,” jelas Ning Ita di hadapan para peserta forum.

Selain itu, setiap Ramadan, kelenteng tertua di Mojokerto, Hok Sian Kiong, yang telah berdiri sejak 1823, juga rutin menggelar acara buka puasa bersama dengan melibatkan komunitas Gusdurian. 

Para pekerja informal seperti tukang becak dan buruh gendong diundang untuk menikmati hidangan, sekaligus mendapatkan paket sembako.

Pemerintah Kota Mojokerto pun melengkapi inisiatif sosial dengan payung hukum berupa Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan toleransi dan ketentraman umum. 

BACA JUGA:IJMC 2025 Resmi Digelar, Jember Pastikan Menuju Kota Bertaraf Internasional

Sumber: