Bupati Kromo Adinegoro Hapus Tradisi Sembah Jongkok di Mojokerto

Mojokerto, Diswaymojokerto.id – Tradisi sembah jongkok, sebuah praktik budaya feodal di mana bawahan harus berjalan jongkok sambil menangkupkan tangan ketika menghadap atasan, telah dihapuskan dalam tata pemerintahan Mojokerto. Penghapusan ini dilakukan oleh Bupati Mojokerto, Kromo Adinegoro, sebagai upaya menyesuaikan nilai-nilai pemerintahan dengan perkembangan zaman yang lebih egaliter.

Tradisi tersebut merupakan bagian dari sistem pemerintahan pribumi Jawa yang dipertahankan selama masa kolonial Belanda. Saat itu, dikenal dualisme pemerintahan atau Binenland Bestuur, di mana di satu sisi ada pemerintahan Belanda dengan pola Barat yang egaliter, dan di sisi lain pemerintahan pribumi yang masih mempertahankan gaya feodal. Di luar wilayah Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta), otoritas tertinggi pemerintah pribumi hanya berada pada level kabupaten.

Sistem pergantian kepemimpinan pada masa itu juga bersifat turun-temurun. Seorang bupati umumnya akan digantikan oleh anak laki-lakinya yang dinilai cakap oleh pemerintah kolonial. Jika tidak ada keturunan yang dianggap mumpuni, jabatan akan diberikan kepada trah bupati lainnya. Tradisi sembah jongkok lahir dan mengakar dalam konteks sosial hierarkis-feodal tersebut.

BACA JUGA:Pemkot Mojokerto 'Belajar' Kelola Sampah ke Jepang

BACA JUGA:Warga Binaan Lapas Mojokerto Produksi Tempe untuk Ketahanan Pangan dan Bekal Wirausaha

Sejarawan Mojokerto, Ayuhanafiq mengatakan, pada sejarah pemerintahan pribumi Mojokerto hanya sempat diperintah oleh dua trah keturunan. Pertama adalah Trah Tjondronegoro yang memerintah selama 36 tahun. 

Trah Tjondronegoro berasal dari Surabaya Kasepuhan dimana ayahnya menjabat sebagai Patih di Surabaya Kasepuhan. Saat Adipati Prawirodirjo dicopot dari jabatan Bupati Japan maka Tjondronegoro dijadikan sebagai pengganti di Kadipaten Japan pada tahun 1827. 

"Pada masa pemerintahannya terjadi pemindahan Kraton Japan ke Mojokerto sekaligus merubah nama wilayah menjadi Kabupaten Mojokerto pada tahun 1838," ucapnya, Sabtu, 31 Januari 2026. 

Setelah itu dia digantikan oleh putranya, Tumenggung Panji Tjondronegoro yang memerintah mulai 1850-1863. Trah Tjondronegoro kemudian dipindahkan ke Sidoarjo yang baru dibentuk. Karena itu trah Tjondronegoro sangat dihormati sebagai pembuka awal pemerintahan Sidoarjo.

Saat Tumenggung Panji Tjondronegoro meninggal tampaknya belum ada keturunannya yang layak menggantikannya. Anaknya baru diangkat sebagai Bupati Sidoarjo pada tahun 1882 atau sekitar 20 tahun setelah meninggalnya Panji Tjondronegoro. 

BACA JUGA:Menag: NU Adalah Pesantren Besar dan Pilar Moderasi Bangsa

BACA JUGA:Universitas Airlangga Surabaya Kukuhkan 5 Guru Besar Bidang Kesehatan

Untuk menduduki kursi Bupati Mojokerto ditunjuk Tumenggung Kertokusumo yang merupakan adik bungsu dari Arya Prawirodirjo, Bupati Japan yang sempat dicopot karena didakwa terlibat dalam gerakan perang Diponegoro. 

"Tumenggung Kertokusumo hanya menjabat singkat, sekitar 3 tahun. Dia dimakamkan di komplek makam Kertokusuman, Gedeg, Mojokerto," bebernya. 

Sumber: