Ketika Partai NU Pecundangi PKI Dalam Pemilihan Bupati Mojokerto 1964

Mojokerto, Diswaymojokerto.id – Partai Nahdlatul Ulama (NU) berhasil mengalahkan dua partai besar, PNI dan PKI, dalam pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 1964. Kemenangan tersebut menempatkan RA Basoeni, kandidat yang diusung NU, sebagai Bupati Mojokerto terpilih.

Pemilihan yang dilaksanakan pada Selasa, 17 November 1964, di kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Mojokerto, berlangsung dalam suasana tegang. 

Tiga kandidat bersaing untuk memperoleh dukungan suara dari anggota DPRD Kabupaten Mojokerto saat itu. Kehadiran massa yang ramai memadati lokasi menambah nuansa politik yang sangat kompetitif.

Sejarawan Mojokerto, Ayuhanafiq menjelaskan, kondisi politik Mojokerto pada tahun 1964 sejatinya tidak sedang baik-baik saja. Ada problem ekonomi yang sedang mengalami inflasi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. 

BACA JUGA:Mobil Mercedes Benz Tabrak Pembatas Tol di Jombang-Mojokerto, Pengemudi Luka Berat

BACA JUGA:Tips Mencegah Judi Online di Kalangan Generasi Muda

Situasi sulit yang kemudian dibalut dengan persaingan ideologi partai politik dalam kerangka Nasakom, ideologi alternatif yang ditawarkan Bung Karno (Soekarno). 

"Ide sesungguhnya sulit direalisasi karena perbedaan antara A (agama) dan Kom (Komunis), dua ideologi yang bersifat seperti air dan minyak, sulit menyatu dan cenderung berseteru. Penetrasi paham komunis dilakukan oleh PKI sedang gencar-gencarnya dengan mendorong realisasi politik distribusi lahan alias Landreform," terangnya, Minggu, 8 Februari 2026. 

Di Mojokerto pelaksanaan pembagian lahan bagi orang yang tidak memilikinya memang berlangsung seret. Selain lahan bekas milik perusahaan asing, terutama perkebunan yang berhasil didistribusikan belum ada lahan lain yang dibagi. 

Lambatnya pembagian itu di Mojokerto ditengarai karena kepala daerah tidak memiliki keberpihakan atas kebijakan Landreform tersebut. Bupati Mojokerto kala itu dijabat oleh Ardi Sriwidjaja yang merupakan ketua Perkumpulan Pegawai Negeri Mojokerto yang secara politik dekat dengan PNI. Oleh karena itu PKI menjadi motor Landreform berkeinginan mengganti kedudukan bupati agar programnya berjalan lancar.

BACA JUGA:IPPNU Kabupaten Mojokerto Borong Prestasi di PW IPPNU Award Jawa Timur

BACA JUGA:Truk Boks Tabrak Truk Tronton di Tol Jombang - Mojokerto Tewaskan Satu Orang

Keinginan politik PKI itu mendapatkan jalan saat Gubernur Jawa Timur, R. Wijono mengirimkan surat mutasi pada Ardi Sriwidjaja. 

Berdasarkan kebutuhan, maka Ardi Sriwidjaja dipindah tugaskan menjadi Residen Bojonegoro. Perintah tugas tersebut datang pada awal Agustus 1964 itu berarti membuka ruang kontestasi ideologi untuk merebut kedudukan yang ditinggalkan oleh Ardi Sriwidjaja.

Sumber: