Angka itu tentu bisa diperdebatkan. Metodenya harus diuji. Asumsinya juga harus dibuka. Tetapi substansi pesannya jauh lebih penting.
Sedangkan di tulisan ketiga tentang Indonesia Bukan Lab Global, saya memotret perubahan global. Dunia sedang berubah. Cepat sekali.
BACA JUGA:Polres Mojokerto Ungkap 4 Kasus Narkoba, Sita 52 Paket Sabu dan 2.000 Pil Double L
BACA JUGA:Pertigaan Pacing Mojokerto Diusulkan di Pasang Traffic Light, Survei Awal Mulai Digelar
Dulu, globalisasi dianggap sebagai resep pembangunan yang paling benar. Negara-negara berkembang didorong mengikuti aturan yang sama. Kebijakan yang dianggap berhasil di satu negara seolah harus diterapkan di semua negara.
Kini pandangan itu mulai bergeser. Amerika Serikat kembali melindungi industrinya lewat hambatan tarif. Uni Eropa memberikan subsidi besar kepada sektor-sektor strategis. Banyak negara tidak lagi malu mendahulukan kepentingan nasional dibanding mengikuti resep global. WTO pun letoy.
Tapi Indonesia masih saja rajin mengikuti dan meratifikasi agenda global.
Ekonom Harvard, Dani Rodrik, sudah mengingatkan hal itu. Menurutnya, tidak ada satu model pembangunan yang cocok untuk semua negara. Sama persis dengan doktrin: There’s no one size fit for all.
BACA JUGA:UNEFF 2026 Cetak Rekor Baru, Dikuti 1.565 Film dari Ratusan Negara
Setiap negara memiliki sejarah, struktur ekonomi, budaya, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, kebijakan publik juga harus berbeda.
Singkatnya, pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Bukan sekadar meniru negara lain.
Saya yakin pasti Pak Menko sepakat dengan pikiran ini. Karena di dalam buku ‘Paradoks Indonesia dan Solusinya’ yang ditulis Presiden Prabowo, jelas memiliki jalan pikiran bahwa kepentingan nasional adalah yang utama. Meskipun kita tetap menjaga hubungan baik dalam pergaulan internasional.
Oiya Pak Menko, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur pernah menyampaikan langsung hal ini kepada Presiden Prabowo. Saat Presiden bertemu dengan pengurus KADIN se-Indonesia di Istana, akhir Juli lalu.
BACA JUGA:AKBP Herdiawan Arifianto Pamitan PWI Mojokerto, Terkesan Kerjasama Media dan Masyarakat