Pakar Pemilu: Netralitas ASN Wajib Hukumnya

Mojokerto, mojokerto.disway.id - Selama tahapan Pemilu 2019 lalu, tercatat 1.596 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia yang mendapatkan sanksi kedisiplinan dan etika karena terbukti tidak menjaga profesionalisme dan netralitas selama kampanye. Data yang dilansir oleh Bawaslu Jatim beberapa waktu lalu itu menarik untuk dijadikan peringatan bagi ASN menjelang tahapan kampanye Pemilu 2024 ini.

Khusus di Kota Mojokerto, tercatat satu orang ASN yang saat itu menjabat sebagai kepala Organsasi Perangkat Daerah (OPD) telah diproses pidana berat oleh Bawaslu Kota Mojokerto,   karena terbukti menjadi jurkam di kampanye salah satu pasangan calon walikota, dengan hukuman percobaan selama satu tahun.

Menurut pakar pemilu dan aktivis demokrasi, Sri Sugeng Pudjiatmiko, SH, dalam setiap perhelatan Pemilu, selalu ada indikasi ketidaknetralan ASN. ‘’Ada yang terang-terangan mendukung salah satu paslon capres, atau menjadi simpatisan caleg yang melakukan penggalangan massa,’’papa Sri Sugeng menjawab Disway Mojokerto, Rabu (18/10).

Lelaki yang pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Jatim pada beberapa periode ini mengungkapkan prinsip netralitas ASN jelas diatur dalam UU Pemilu no 7 tahun 2017, pasal 283, yang intinya ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

‘’Pemilu, dalam hal ini partai politik telah ditetapkan oleh KPU, dan sebentar lagi juga akan ditetapkan capres – cawapres, maka sejak itu, ASN dilarang berpihak dan mengadakan kegiatan mendukung peserta pemilu, baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye,’’ tegas Sri Sugeng.

Ia mengingatkan pada Pemilu 2019 lalu, ada beberapa ASN yang telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapatkan sanksi karena tidak netral. ‘’Setahu saya itu ada di Jember dan Lamongan, saat Pileg dan Pilpres direkomendasikan ke ASN untuk mendapatkan sanksi,’’ tandasnya.

Menurut Sri Sugeng, ASN boleh berlaku aktif dalam pemilu hanya saat memberikan hak pilihnya. Selebihnya dalam tahapan pemilu keseluruhan, ASN hanya boleh pasif. ‘’Jangan lupa memberi like dan komen pada medsos caleg, capres atau partai sudah merupakan bentuk ketidaknetralan,’’ tegas Sri Sugeng. (*)