Surabaya, Diswaymojokerto.id – Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur turun ke jalan, Kamis 28 Agustus 2025, untuk menggelar aksi unjuk rasa di Kota Surabaya. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penghapusan sistem outsourcing, penolakan kebijakan upah murah, hingga mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026.
Aksi ini juga diwarnai permintaan agar pemerintah mengambil langkah konkret untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Sejak pukul 11.00 WIB, massa aksi mulai berkumpul di depan Mall City of Tomorrow (CITO), Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Mereka datang dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, bahkan sebagian berjalan kaki sambil membawa bendera organisasi dan spanduk berisi berbagai tuntutan.
Setelah berkumpul, ribuan buruh kemudian melakukan long march menyusuri jalur utama Kota Surabaya. Rute yang dilewati cukup panjang, dimulai dari Jalan Ahmad Yani menuju Wonokromo, kemudian melintasi Jalan Raya Darmo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran di depan BG Junction, berlanjut ke Jalan Baluran, dan berakhir di Jalan Pahlawan, tepat di depan Kantor Gubernur Jawa Timur (Gedung Grahadi).
Para pendemo berkumpul di titik depan Trans Icon Mall, Surabaya-Foto : Viola Magang
Menurut pantauan, aksi long march ini mengakibatkan lalu lintas di sejumlah titik menjadi padat. Kemacetan terjadi di sekitar Wonokromo hingga Basuki Rahmat karena sebagian ruas jalan dipenuhi massa.
Dalam orasi yang disampaikan di depan Grahadi, para buruh mengajukan empat tuntutan utama kepada pemerintah provinsi dan pusat. Pertama, mereka menolak sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja karena tidak memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan.
“Kami menolak keras outsourcing karena merampas hak-hak pekerja. Buruh tidak boleh menjadi korban fleksibilitas tenaga kerja yang hanya menguntungkan perusahaan,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
BACA JUGA:Petugas Gabungan di Kota Mojokerto Temukan Dugaan Penyewaan Trotoar untuk Lapak PKL Kontainer
BACA JUGA:Surati Presiden, LaNyalla Sampaikan Kegelisahan Pelaku Olahraga
Kedua, buruh meminta agar pemerintah menolak kebijakan upah murah dan segera menetapkan kenaikan UMP 2026 yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Mereka menilai, kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus melambung harus diimbangi dengan penyesuaian upah yang memadai.
Ketiga, mereka mendesak pemerintah mengambil langkah penyelamatan terhadap perusahaan agar tidak terjadi gelombang PHK massal. Menurut perwakilan serikat pekerja, banyak perusahaan yang saat ini mengalami kesulitan keuangan sehingga rawan melakukan pengurangan karyawan.
Selain itu, buruh juga menuntut jaminan sosial dan perlindungan kesejahteraan yang lebih baik, termasuk perbaikan layanan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Satlantas Polrestabes Surabaya menutup jalan untuk mencegah kemacetan-Foto : Viola Magang-
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce, mengatakan,kepolisian mengerahkan sedikitnya 2.608 personel untuk mengamankan jalannya aksi. Personel tersebut ditempatkan di titik-titik strategis sepanjang rute yang dilalui massa aksi, termasuk di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.