Mojokerto, Diswaymojokerto.id – Target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 tinggal menyisakan waktu kurang dari empat tahun. Di tengah semakin dekatnya tenggat tersebut, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjalankan program pembangunan, tetapi juga menyediakan data yang mampu menunjukkan sejauh mana pembangunan itu telah berjalan.
Hal inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemenuhan data dukung Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026. Monitoring dan evaluasi pemenuhan data tersebut dilakukan di Ruang Rapat Jawa I BAPPERIDA Kota Mojokerto, Selasa 15 September 2026
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, dalam I-SIM yang menjadi perhatian utama bukan banyaknya program pemerintah yang diklaim mendukung SDGs, melainkan kualitas data yang disampaikan daerah.
BACA JUGA:DPRD Mojokerto Soroti Raperda Perubahan APBD 2026, Pandangan Fraksi Diserahkan ke Pemkab
BACA JUGA:Sopir Dump Truk Tewas Usai Tabrak Pagar Pabrik di Jetis Mojokerto
“Yang perlu digarisbawahi, yang dinilai adalah penyediaan datanya. Bukan program-program yang mendukung capaian SDGs-nya. Mohon ini dipahami,” tegas Ning Ita, sapaan Ika Puspitasari
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan data menjadi persoalan penting dalam mengukur pembangunan. Tanpa data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, capaian pembangunan di tingkat daerah akan sulit menggambarkan kondisi sebenarnya.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari-Foto : Kominfo Pemkot Mojokerto-
Apalagi SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan yang saling berkaitan, mulai dari persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, lingkungan, hingga tata kelola. Karena indikatornya lintas sektor, data yang dibutuhkan juga tidak hanya berada pada satu organisasi perangkat daerah.
Ning Ita mengatakan, data yang dihimpun dari daerah nantinya menjadi bagian dari gambaran capaian Indonesia dalam memenuhi target SDGs. Data tersebut juga diperlukan untuk kebutuhan pelaporan Indonesia dalam forum pembangunan berkelanjutan di tingkat yang lebih tinggi.
“Sekarang menuju SDGs 2030 waktunya semakin pendek. Artinya negara membutuhkan validitas data dari daerah-daerah se-Indonesia terkait sejauh mana Indonesia ini mendukung 17 goals SDGs tersebut,” ujarnya.
BACA JUGA:650 ASN Kota Mojokerto Dipetakan, Pemkot Siapkan Talent Pool untuk Karier dan Kaderisasi
BACA JUGA:Terdampak Kekeringan, Bantuan Air Bersih untuk Tiga Desa di Mojokerto Berlanjut
Dengan demikian, pekerjaan rumah pemerintah daerah bukan sekadar mengisi data dalam sistem. Data yang diberikan harus menggambarkan kondisi pembangunan secara nyata, lengkap, dan memiliki dasar yang jelas.
Menurut Ning Ita, keterlibatan Kota Mojokerto dalam I-SIM merupakan salah satu bentuk kontribusi daerah terhadap agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Meski I-SIM bukan kewajiban yang secara khusus melekat pada tugas setiap perangkat daerah, pemenuhan datanya tetap dinilai penting karena berkaitan dengan kontribusi Indonesia terhadap target pembangunan global.