Pemerintah Pusat Gelontor Dana Insentif Fiskal Rp 6,9 Miliar ke Kabupaten Mojokerto untuk Penurunan Stunting

Mojokerto, diswaymojokerto.id -  Pemkab Mojokerto menerima Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan 2025 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 6,9 miliar untuk kategori Percepatan Penurunan Stunting.

Penyerahan insentif dilakukan secara simbolis kepada Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 di Auditorium J. Leimena, Gedung Adhyatma Lantai 2, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 12 November 2025.

Kegiatan tersebut bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

Alokasi dana ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025, dan hanya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pelayanan publik, peningkatan perekonomian, pelayanan kesehatan, serta pendidikan.

Bupati Mojokerto Muhamad Al Barra mewakili Pemkab Mojokerto di rakornas penurunan stunting-Foto : Kominfo Pemkab Mojokerto-

Rakornas bertema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting” ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, bersama para kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran kepala daerah sebagai motor penggerak utama dalam menurunkan angka stunting di daerah.

"Peran kepala daerah itu kunci. Daerah yang berhasil menekan angka stunting umumnya dipimpin oleh kepala daerah yang lincah berkolaborasi, dari preemtif, preventif, hingga kuratif dalam konteks kerjasama lintas sektor pentahelix," ujar Bima.

Ia menambahkan, dukungan kepala daerah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

BACA JUGA:Pecah Ban, Pikap Bermuatan Ikan Alami Kecelakaan Lalu Lintas di Tol Jombang - Mojokerto

BACA JUGA:Kuota Haji Kabupaten Mojokerto 2026 Bakal Mengalami Kenaikan

"Program MBG harus dikawal agar mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara menyeluruh," imbuhnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan, penanganan stunting merupakan kerja besar bersama yang membutuhkan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, prevalensi stunting nasional tahun 2024 turun menjadi 19,8 persen. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Namun, kita harus menargetkan penurunan yang lebih besar lagi," ujarnya.

Sumber: