LaNyalla: MBG Bukan Sekadar Program Makan, tapi Peluang bagi Ekonomi Daerah

 

Surabaya, Diswaymojokerto.id – Anggota MPR RI yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekedar ‘piring makan’, namun ‘piring peluang’ bagi ekonomi daerah. Hal itu disampaikan saat melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada para pelaku ekonomi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu, 11 Februari 2026.

Pada kesempatan itu LaNyalla menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda sosial, melainkan strategi besar redistribusi ekonomi berbasis Pancasila. ‘’Ini yang harus dipahami Bersama, ini juga upaya pemberdayaan dan menumbuhkan ekonomi di daerah,’’ katanya.

Di hadapan para pengurus dan anggota Kadin Surabaya, LaNyalla mengawali paparannya dengan menekankan konsep Ekonomi Pancasila yang digagas Mohammad Hatta. ‘’Ekonomi kerakyatan bukan hanya identik dengan usaha mikro atau pedagang kaki lima,’’ tandasnya.

Anggota MPR RI yang juga anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti usai dialog dengan jajaran pengurus dan anggota Kadin Surabaya tentang program MBG-dok LaNyalla Center for Disway Mojokerto-

LaNyalla menyebutkan, konsep Ekonomi Pancasila yang digagas proklamator RI mengedepankan keterlibatan rakyat secara luas dalam perputaran ekonomi nasional. ‘’Perlu saya sampaikan bahwa Mohammad Hatta mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai Ekonomi Kerakyatan,’’ tuturnya.

BACA JUGA:Pengendara Motor Meninggal Usai Tabrak Material Proyek di Dlanggu, Mojokerto

BACA JUGA:Gelar Asistensi dan Reviu LPPD 2026, Pemkot Mojokerto Kejar Peningkatan Capaian Kinerja

Menurut LaNyalla, pihaknya melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirintis Presiden Prabowo dalam Perspektif Ekonomi Pancasila. ‘’Ini juga sebagai Ekonomi Kerakyatan, artinya terbukanya peluang dan ruang ekonomi bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perputaran roda ekonomi nasional,” jelasnya.

Dia menegaskan, MBG harus dipahami lebih luas dari sekadar program pemberian makanan bagi siswa sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan “piring peluang” yang membuka ruang usaha di daerah, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi logistik.

‘’MBG bukan hanya ‘piring makanan’, tetapi ‘piring peluang’ bagi rakyat untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di setiap daerah. Jangan dilihat hanya sebatas memberi makan siswa, tetapi sebagai ruang perputaran ekonomi,’’ sahutnya.

LaNyalla juga mengingatkan agar perputaran uang dari program tersebut tidak kembali tersedot ke pusat. Disebutkan, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam pola ekonomi yang Jakarta-sentris, uang dari daerah berputar di ibu kota tanpa memberi dampak signifikan di wilayah asalnya.

‘’Triliunan rupiah yang tadinya hanya berputar di SCBD Jakarta, kini harus mengalir ke pasar-pasar di daerah, termasuk di Surabaya. Ini peluang dan tugas bagi Kadin untuk memastikan uang negara tersebut tidak ‘numpang lewat’, tetapi menetap dan membesarkan pengusaha lokal,’’ katanya.

BACA JUGA:Jeritan UMKM Benteng Pancasila Mojokerto yang Gagal Tembus Pasar Digital

BACA JUGA:Pasca Keracunan Massal di Mojokerto, Satgas MBG Dioptimalkan untuk Awasi Program Pusat

Dia juga menjelaskan 3 poin penting agar MBG benar-benar menjadi instrumen redistribusi ekonomi terbesar. Pertama, memutus Jakarta sentris demi mewujudkan keadilan sosial. Kedua, memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai wujud Persatuan Indonesia. Ketiga, mengedepankan gotong royong dengan melibatkan Kadin secara aktif dalam rantai pasok dan tata kelola program.

LaNyalla juga melihat Kadin memiliki peran strategis di berbagai sektor, mulai dari agribisnis, logistik, manufaktur, hingga teknologi. Karena itu dia mendorong suplai beras, telur, daging, ikan, sayur, dan buah untuk dapur MBG berasal dari petani dan peternak lokal.

Begitu pula dengan jasa pergudangan, distribusi, hingga sistem monitoring digital yang transparan. ‘’Dengan demikian Kadin Surabaya ikut aktif membangun kemandirian pangan lokal dan menjadikan Surabaya sebagai hub logistik untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur,’’ sahutnya.

Di sinilah, ungkapmya makna ekonomi kerakyatan terwujud, karena uang dari APBN berputar di pasar dan industri daerah. ‘’Jadi, ini harus dilihat sebagai peluang dan kesempatan mendongkrak ekonomi di daerah,” ucapnya.

BACA JUGA:Harga Cabai Rawit Tembus Rp 74 Ribu per Kg Ditemukan dalam Sidak Pasar Menjelang Ramadan di Kota Mojokerto

BACA JUGA:13 Kunci Hidup Sehat ala Rasulullah SAW yang Mudah Dilakukan

Sementara itu, Ketua Kadin Surabaya, HM Ali Affandi LNM, menyambut tantangan tersebut dengan menegaskan komitmen transformasi organisasi. Ia menyatakan kepengurusan periode 2024–2029 tidak lagi bergerak secara administratif dan seremonial, melainkan menjadi pergerakan yang strategis dan eksekutif.

‘’Kadin Surabaya di periode ini harus bergerak. Kita bergerak dari organisasi menjadi pergerakan. Lebih cepat, dan tidak terlalu birokratis. Perubahan geopolitik sangat cepat, jadi kita juga harus responsif,’’ katanya.

Begitu juga dengan peluang yang tercipta dari kebijakan program MBG. Karena itu, Kadin mendorong konsolidasi lintas sektor, logistik, media, event, perdagangan, hingga industri, untuk memperkuat ekosistem ekonomi kota.

Mas Andi, panggilan akrab HM Ali Affandi, menambahkan, Kadin Surabaya mengusung 3 pilar utama sebagai economic driver, business enabler, dan mitra strategis pemerintah. Disebutkan, dengan 6 prioritas strategis, mulai dari penguatan UMKM, industrial upgrading, penciptaan investasi dan lapangan kerja.

BACA JUGA:Mau Tahu 3 Pesantren Favorit yang Ada di Mojokerto? Ini Dia

BACA JUGA:Pers Pilar Keempat Demokrasi, Turut Jaga Kondusivitas dan Stabilitas Daerah

Selain itu juga hilirisasi, digitalisasi ekonomi baru, hingga perluasan ekspor. Kadin Surabaya punya target menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mitra kunci dalam memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan pelaku usaha lokal.

Sumber: