Gus Barra Minta Perangkat Desa Aktif Perbarui Data Warga dan Kawal Program Pembangunan
Gus Barra memberi sambutan pada acara Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Hotel Royal Trawas, Selasa 23 Juni 2026-Foto : dok Kominfo Kabupaten Mojokerto-
Mojokerto, diswaymojokerto.id - Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa atau yang biasa disapa Gus Barra meminta perangkat desa dan aparatur kecamatan lebih cermat dalam mengawal program pembangunan serta penyaluran bantuan sosial di wilayah masing-masing. Ia menegaskan pentingnya koordinasi berjenjang agar setiap usulan pembangunan maupun program kesejahteraan masyarakat benar-benar tepat sasaran.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Hotel Royal Trawas, Selasa 23 Juni 2026
Menurut Gus Barra, masih ditemukan usulan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Ia mencontohkan adanya pengajuan perbaikan jalan yang setelah ditinjau ternyata sudah dalam kondisi baik, sementara jalan yang rusak di wilayah lain justru tidak masuk dalam usulan.
BACA JUGA:Isu PHK Massal Perusahaan Komponen Otomotif di Mojokerto, Ini Penjelasan Disnaker
BACA JUGA:Buruh PT SGS Datangi Pemkab Jombang, Pemerintah Janji Kawal Penyelesaian Rencana PHK
"Kami pernah menerima usulan perbaikan jalan. Setelah disurvei, jalannya ternyata masih bagus. Sebaliknya, ada jalan di dusun lain yang kondisinya rusak tetapi tidak diusulkan. Karena itu, komunikasi antara kepala dusun dan kepala desa harus berjalan baik agar kebutuhan masyarakat benar-benar terpetakan," ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Gus Barra juga menaruh perhatian pada akurasi data penerima bantuan sosial. Ia meminta perangkat desa aktif memperbarui data warga agar program perlindungan sosial yang disalurkan pemerintah tepat sasaran.
Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi kunci keberhasilan berbagai program bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI), hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi dan UMKM.
BACA JUGA:Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Gus Fawait Dorong Enam Raperda Demi Perkuat Pembangunan Jember
BACA JUGA:Eceng Gondok Tak Lagi Musuh, Kini Dilirik sebagai Teknologi Pengolah Limbah Ramah Lingkungan
Gus Barra menyoroti masih adanya ketidaksesuaian data di lapangan. Ia menyebut terdapat warga yang secara ekonomi sudah tergolong mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru berpotensi terlewat.
Karena itu, ia meminta pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan secara rutin sesuai kondisi riil masyarakat yang terus berubah.
"Pendataan dimulai dari tingkat dusun. Data harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu. Jangan sampai ada warga yang sudah tidak layak menerima bantuan masih terdata, sementara yang membutuhkan justru belum terakomodasi," katanya.
BACA JUGA:Hujan dan Angin Kencang, Pohon di Pungging Mojokerto Tumbang Hingga Menutup Jalan
BACA JUGA:KAI Daop 8 Perketat Pengawasan Jalur, Antisipasi Gangguan Perjalanan Akibat Cuaca Ekstrem
Sumber:
