Perempuan Berdaya Harus Berani Menolak Politik Uang dalam Pemilu

Perempuan Berdaya Harus Berani Menolak Politik Uang dalam Pemilu

Bawaslu Kota Mojokerto Gelar Sosialisasi bersama Aktivis perempuan se kota Mojokerto-Foto : Elsa Fifajanti-

Mojokerto, Mojokerto.disway.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu 2024 dengan Tajuk : Perempuan Berdaya Mengawasi untuk Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berintegritas,  bersama organisasi wanita Kota Mojokerto, Senin (20/11/2023) di Hotel Lyn Mojokerto Kota.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati mengatakan, Perempuan diharapkan menjadi agen perubahan dalam Pemilu 2024 nanti, dengan ikut menjadi pengawas partisipatif pada tahap pemilu, terutama saat kampanye dan hari H pemungutan suara.

 ‘’Bawaslu mengharapkan Perempuan bisa berdaya menjadi garda terdepan, yang menolak politik uang, bisa menangkal berita hoaks dan berpartisipasi menolak politisasi SARA dan kampanye hitam,’’ tutur Dian. Kegiatan yang digelar Bawaslu nantinya tidak hanya berhenti sampai sosialisasi saja tetapi bisa berkelanjutan membentuk kelompok-kelompok kecil di masyarakat.

Sosialisasi kali ini menghadirkan Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jatim, Elsa Fifajanti yang juga pernah menjadi Ketua Pengawas Pemilu Kota Mojokerto. Dalam pemaparannya, Elsa menyampaikan hasil penelitian beberapa pegiat Pemilu seperti yang diteliti oleh Neni Nur Hayati, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, menemukan perempuan sangat rentan terhadap iming-iming uang sebagai pengganti dukungan, baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan umum (pemilu), dan pemilihan presiden (pilpres).

‘’ Dari Pilkada 2015, Pilkada 2017, kemudian 2018, terakhir kemarin saat pandemi di 2020, banyak perempuan yang harus berurusan dengan hukum, dilakukan berita acara klarifikasi oleh Bawaslu, karena memang dia betul-betul menerima uang dan atau bahan materi lainnya dari kandidat,’’ ungkapnya. Elsa menyampaikan Perempuan berdaya harus berani menolak politik uang dan iming-iming materi lainnya, dari para caleg atau kandidat lainnya.

Sosialisasi pencegahan politik uang, tangkal berita hoaks dan isu SARA mendapat sambutan antusias dari peserta sosialiasi yang dengan berbagai latar belakang pekerjaan dan aktivitas. Hampir semua peserta menyampaikan jika politik uang dalam pemilu sudah menjadi budaya masyarakat kita yang pragmatis. Itu sebabnya Bawaslu dan jajarannya harus menjadi Lembaga independent yang kuat dan mandiri. (*)

  

Sumber:

b