Pemkab Mojokerto Alokasikan Rp 15 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur Rusak Akibat Banjir

Mojokerto, mojokerto.disway.id - Pemkab Mojokerto telah mengalokasikan anggaran penanganan bencana yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur rusak akibat banjir.

Anggaran APBD ini senilai Rp 15 miliar dan akan terealisasi dalam 19 kegiatan pengerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto di tahun 2024.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin mengatakan, alokasi anggaran ini sesuai dengan arahan dari Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati. 

"PUPR mendapatkan alokasi anggaran untuk penanganan bencana, seperti banjir, dapat merusak infrastruktur jalan, jembatan, maupun irigasi di areal persawahan, sehingga berpotensi merugikan masyarakat," jelasnya, Senin (4/3/2024).

Rinaldi menjelaskan, alokasi tersebut difokuskan untuk penanganan bencana, terutama perbaikan infrastruktur di daerah langganan banjir.

"Jadi, setiap tahun kami (DPUPR) ada alokasi anggaran senilai Rp 15 - 20 miliar, untuk memperbaiki bendungan, tanggul, saluran drainase yang menjadi kewenangan kami," ucapnya.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur merupakan upaya pemda dalam penanganan banjir. Ia berharap dengan pembangunan infrastruktur yang baik, banjir dapat diurai dan diminimalisir dampaknya.

"Banjir tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir dampaknya. Kami memang bertekad, yang dulunya banjir bertahan berhari-hari, berminggu-minggu, itu kita berusaha dengan penanganan kita supaya dalam hitungan jam banjir sudah surut," bebernya.

Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Mojokerto, Rois Arif Budiman, memaparkan bahwa ada 19 kegiatan untuk perbaikan maupun pembangunan infrastruktur dalam penanganan banjir dengan anggaran kurang lebih senilai Rp 15 miliar. 

"Dari 19 kegiatan itu, salah satunya perbaikan Dam Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, yang rusak terdampak banjir tahun lalu. Saat ini masih proses agar segera terealisasi," ungkapnya.

Pihaknya berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas terkait perbaikan tanggul sungai yang menjadi wewenang pemerintah pusat. 

Sebelumnya, pemda bersama BBWS Brantas telah melakukan mitigasi dan menemukan sekitar 20 titik tanggul yang rawan jebol.

"Kami kerja sama dengan BBWS Brantas sudah mitigasi meninjau titik-titik tanggul yang kondisinya kritis," pungkasnya. (*)

Sumber: