Aksi Teatrikal Aktivis Lingkungan, Tuntut Jepang Berhenti Kirim Sampah Plastik ke Indonesia
Sejumlah aktivis lingkungan saat melakukan aksi teatrikal di depan konsulat jenderal Jepang di Surabaya. - Foto : Ecoton for Disway Mojokerto-
Ekspor sampah plastik Jepang tahun 2020 mencapai 26.718.625 kg atau sebanyak 1.214 kontainer ukuran 40 feet.
Sampah plastik 391530 harus dilarang untuk diperdagangkan karena merupakan plastik PVC yang bisa melepas dioksin saat dipanaskan atau dibakar.
Sampah plastik 391590 juga harus dilarang karena merupakan plastik campur yang tinggi kontaminasi dan mengandung PVC tidak dapat didaur ulang.
Disisi lain keberadaan sampah plastik impor ini meracuni sungai dengan mikroplastik dan dioksin di Jawa Timur. Mikroplastik berukuran kurang dari 5 mm dan dapat mengikat polutan berbahaya seperti logam berat dan pestisida.
Sungai Brantas, yang menjadi sumber air baku PDAM di Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, terkontaminasi mikroplastik. Ekspedisi Sungai Nusantara 2022 menemukan, Sungai Brantas adalah sungai yang paling terkontaminasi mikroplastik di antara 68 Sungai Strategis Nasional di seluruh Indonesia.
“Sampah impor ini masuk melalui pabrik kertas. Ada 12 pabrik kertas yang memanfaatkan bahan baku sampah impor. Pabrik-pabrik ini membuang limbah cair yang mengandung mikroplastik ke Sungai Brantas,” tegas Rafika Aprilianti, Kepala Laboratorium Ecoton.
Penelitian Ecoton 2023 mengungkap fakta yang mengkhawatirkan karena sampah plastik impor dari Jepang berakhir di pabrik pembuatan tahu di daerah Tropodo. Air, udara, dan bahkan tahu di wilayah ini terkontaminasi oleh mikroplastik.
Selain itu, asap dari pembakaran sampah plastik dapat memicu pelepasan senyawa dioksin dan furan, yang keduanya merupakan senyawa karsinogen yang berpotensi memicu kanker dan masalah paru-paru.
Ecoton mendesak Pemerintah Jepang untuk menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia. Jepang, sebagai negara maju, memiliki tanggung jawab moral untuk memperlakukan sampahnya secara bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia. Masyarakat Jawa Timur juga membutuhkan akses air bersih yang bebas dari mikroplastik.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Ecoton, Daru Setyorini menegaskan, Jepang harus lebih baik dalam mengolah dan mendaur ulang sampah plastiknya. Jepang harus menghentikan ekspor sampah plastik ke negara lain, terutama Indonesia yang tidak mampu mengolah sampah domestiknya sendiri.
Jepang harus menjadi pelopor negara maju yang bertanggung jawab atas pengolahan sampah negaranya dan menghentikan pencemaran plastik di negara berkembang.
Daur ulang plastik harus dilakukan dengan aman, karena plastik mengandung bahan aditif kimia yang sangat toksik dan mengganggu hormon.
"Jepang harus berhenti mengirim sampah plastik untuk daur ulang, karena proses ini melepaskan emisi karbon yang besar. Sampah plastik yang mencemari lingkungan mengancam kehidupan dan meracuni ekosistem di Indonesia,” tukasnya. (*)
Sumber: