Proses Bottom Up Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Melalui Musrenbang 2026
Sekda Kota Mojokerto (tengah) saat membuka Musrenbang Kelurahan Wates-Foto : Dinas Kominfo Kota Mojokerto-
Mojokerto, diswaymojokerto.id -Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Kota Mojokerto telah dimulai.
Dengan arah kebijakan pembangunan Penguatan daya saing SDM untuk akselerasi pembangunan yang inklusif dalam rangka menjaga kualitas hidup masyarakat berbasis social capital.
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menyampaikan Musrenbang ini menjadi pembuka dari proses panjang perencanaan pembangunan.
“Untuk melaksanakan pembangunan 2026 siklusnya memang sangat panjang dan disitu ada program yang sifatnya top down dan bottom up. top down dari pusat ke daerah, bottom up dari masyarakat diusulkan menjadi program ke atas, '' kata Gaguk saat membuka Musrenbang di Kelurahan Wates pada Selasa, 14 Desember 2025
BACA JUGA:Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Mojowono Mojokerto Diringkus Polisi
Ia mengatakan, yang hadir hari itu dalam rangka menyusun program yang sifatnya bottom up, usulan dari bawah ke atas.
Lebih lanjut Gaguk menyampaikan Musrenbang ini juga merupakan bagian untuk menyusun dokumen anggaran pembangunan dan belanja daerah pada tahun 2026 mendatang.
Dimana para peserta yang turut serta hadir dalam Musrenbang menjadi wakil masyarakat dalam proses perencanaan di dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026.
“Untuk melaksanakan program pembangunan pasti dibutuhkan anggaran/dana. Namun ada keterbatasan anggaran dan juga skala prioritas sehingga tidak semua yang diusulkan dalam Musrenbang dapat terakomodir,” imbuhnya.
Peserta Musrenbang Kelurahan Wates-Foto : Dinas Kominfo Kota Mojokerto-
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Mojokerto Agung Moeljono Subagijo menambahkan bahwa berdasarkan arah kebijakan pembangunan 2026 terdapat 9 prioritas pembangunan.
Sembilan prioritas pembangunan yaitu perluasan lapangan pekerjaan melalui advokasi permodalan, peningkatan akurasi data terpadu penanganan kemiskinan dan PPKS.
Selanjutnya peningkatan kualitas layanan keluarga berencana, peningkatan ketahanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kerjasama antar daerah, peningkatan perkembangan UMKM melalui peningkatan wirausaha muda dan peningkatan kapasitas usaha mikro, peningkatan kualitas SDM pada setiap unit penyelenggara pelayanan publik.
Sumber:
- Share:
