BACA JUGA:Kawal Graduasi Penerima Bansos, Ning Ita Dampingi UMKM Mojokerto Belanja Peralatan Usaha
Biaya kampanye. Logistik. Transportasi udara. Konsultan politik. Iklan hingga pengamanan suara, membuat tiket masuk ke gelanggang kekuasaan menjadi tidak masuk akal mahalnya. Tidak ada satu pun kandidat yang sanggup menanggung biaya sekolosal itu sendirian.
Di titik inilah sistem itu secara otomatis menuntut kehadiran banyak orang atau pengusaha besar untuk menyumbang dana kampanye sang kandidat.
Apakah pengusaha besar yang menyumbang dana untuk kampanye sedang melakukan amal sedekah? Sulit untuk dijawab dengan kata: Iya. Lebih masuk akal: mereka sedang menanamkan modal ventura politik. Fasilitas politik yang kemudian akan hadir adalah Return on Investment (ROI) yang paling logis.
Apakah saat kampanye SBY-JK 2004 tidak ada pengusaha yang menyumbang? Apakah SBY-Budiono 2009 tidak ada pengusaha yang menyumbang? Apakah saat Jokowi-JK 2014 tidak ada pengusaha yang menyumbang? Jokowi-Ma’ruf 2019 tidak ada pengusaha yang menyumbang? Sulit untuk dijawab: Tidak ada.
Karena tidak ada satupun kandidat yang mampu membiaya sendiri pilpres langsung di Indonesia. Termasuk kandidat lain yang tidak terpilih atau kalah. Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di 2024 juga pasti ada yang menyumbang dana untuk kampanye.
Jadi, sekali lagi. Kok Haji Isam yang jadi sasaran? Jika kita ingin marah: marahlah pada sistem demokrasi yang kita ubah sendiri.
BACA JUGA:Kemarau Panjang, Pemkot Mojokerto Gelar Salat Istisqa, Cak Sandi Ajak Pejabat Introspeksi Diri
BACA JUGA:Perkuat Pengawasan Pemilu, Bawaslu Kota Mojokerto Serap Pengalaman Pemantau
Kutukan Demokrasi Mahal
Ekonom Mancur Olson (1982) sudah mengingatkan konsekuensi Distributional Coalition. Dalam sistem politik berbiaya masif, kelompok kecil yang kaya raya, secara alamiah akan lebih mampu mendikte kebijakan. Dibandingkan ratusan juta rakyat.
Pemilihan langsung yang selama ini kita elu-elukan sebagai puncak kedaulatan rakyat, justru menjadi karpet merah bagi pemodal untuk membajak kedaulatan itu sendiri.
Ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Tetapi juga terjadi di negara-negara Global South. Inilah hasil konsolidasi negara-negara maju di Bretton Woods tahun 1944: untuk tetap menjajah negara-negara dunia ketiga tanpa tentara. Breeton Woods menghasilkan IMF, World Bank, WTO untuk memperkuat jaminan modal asing, utang luar negeri dan ekonomi pertumbuhan sebagai indikator tunggal.
Kebijakan pembangunan dengan mengukur keberhasilan melalui angka-angka indikator ekonomi agregat-- ternyata melupakan kesadaran sosial, keseimbangan moral dan hakikat keadilan. Akibatnya, pembangunan menyisakan residu. Yaitu ketimpangan pembangunan yang dianggap dapat diterima sebagai dampak yang akan teratasi melalui mekanisme pasar dan bantuan sosial (Kuznets, 1955).
Padahal pertumbuhan ekonomi hanyalah syarat yang perlu (necessary condition). Tetapi bukan syarat cukup (sufficient condition) untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Apalagi di dalam arsitektur sistem yang berwatak eksklusif dan elitis (Sen, 1999).
Tetapi mazhab dan sistem demokrasi liberal inilah yang ditempuh bangsa ini. Dan para pengkritik pemerintah hari ini, sebagian berada di barisan pendukung sistem yang diekspor oleh negara-negara neo-imperialisme.