Mojokerto, mojokerto.disway.id - Penjaringan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto membutuhkan 23.156 anggota petugas KPPS akan disebar di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mendatang.
Integritas, profesionalitas, serta kesehatan mental dan jasmani petugas KPPS menjadi hal yang harus menjadi perhatian dalam pendaftaran tersebut. Tes atau pemeriksaan kesehatan para calon petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Mojokerto gratis.
Prasyarat sehat jasmani menjadi salah satu hal penting diperhatikan KPU Kabupaten Mojokerto. Utamanya menyiapkan dan meminimalisir potensi jatuhnya korban jiwa dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 14 Februari 2024 mendatang.
KPU Kabupaten Mojokerto sendiri telah mendapatkan fasilitas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk pemeriksaan kesehatan para calon petugas pemilu. Pendaftaran KPPS sendiri dibuka mulai tanggal 11-20 Desember 2023.
BACA JUGA:KPU Kabupaten Mojokerto Buka 23.156 Lowongan KPPS Pemilu 2024
“Tes kesehatan petugas KPPS Pemilu 2024 di Kabupaten Mojokerto gratis. Sudah ada surat edarannya dari Dinkes Kabupaten Mojokerto tanpa pungut biaya untuk pemeriksaan kesehatan para calon KPPS,” kata Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Mojokerto, Zainul Arifin, Senin (11/12/2023).
Terdapat tiga hal perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan meliputi kadar gula, kolesterol, dan tekanan darah.
“Khusus tiga hal ini harus dilakukan pemeriksaan, kami di KPU baru mendapat informasi dari dokter bahwa setelah pemeriksaan ketiga hal tersebut, seseorang dapat diketahui mempunyai riwayat penyakit apa,” bebernya.
Menurutnya, dengan upaya ini diharapkan mampu menekan jatuhnya korban jiwa usai penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Disamping beban kerja KPPS cenderung berkurang dengan jumlah maksimal pemilih setiap TPS hanya 300 orang.
BACA JUGA:844.662 Orang Anggota KPPS Dibutuhkan KPU Jatim untuk Pemilu 2024
“Kami akan mengikuti rekomendasi dari Dinkes agar memberikan rekomendasi usai tes kesehatan bahwa bersangkutan boleh atau tidak menjadi petugas KPPS,” tambahnya.
Petugas KPPS merupakan garda terdepan pesta demokrasi tahun depan. Mereka bakal diganjar honor sebesar Rp 1,2 juta untuk posisi Ketua KPPS, dan Rp 1,1 juta untuk anggota. Besaran honor tersebut diharapkan sepadan dengan tugas yang diemban