Mojokerto, Mojokerto.disway.id - Biaya uji kir bagi angkutan barang dan penumpang di Kabupaten Mojokerto tak lagi ditarik retribusi.
Nol biaya retribusi mengakibatkan uji kir tidak lagi menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto.
Penghapusan biaya uji kir sesuai dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berlaku sejak 5 Januari 2024.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, menyampaikan, uji kir di bawah naungan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto sudah tidak menjadi bidang penyumbang pendapatan daerah sejak penghapusan biaya uji kir.
Penghapusan ini mengacu pada aturan pemerintah pusat yang berlaku untuk semua daerah.
Karena Tak Sumbang PAD, Retribusi Uji Kir di Kabupaten Mojokerto Dihapus-(Foto : dok. DPRKP2 Kabupaten Mojokerto)-
"Sejak kir menjadi nol biaya (retribusi), otomatis nol PAD juga. Sudah tidak ada target lagi. Karena mengacu aturan pemerintah pusat, kondisi seperti ini dialami daerah-daerah lain juga," katanya, Jumat (19/1/2024).
Namun demikian, ia menegaskan pelayanan uji kendaraan berkala bagi angkutan tetap beroperasi dengan optimal.
Pelayanan uji kir meliputi uji fungsi lampu, keakuratan sistem kemudi, sistem pengereman, hingga tes karbon. Untuk biaya operasional dan perawatan sekitar 12 alat uji dibebankan ke pemerintah daerah.
"Pelayanan tetap jalan. Walaupun operasional dan perawatan sekitar 12 alat uji sekarang dibebankan ke pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Dishub Kabupaten Mojokerto mengandalkan retribusi parkir untuk menyumbang PAD dari sektor potensial.
Rachmat menambahkan, retribusi parkir berasal dari parkir berlangganan di tepian jalan umum
"Untuk parkir berlangganan kami tetap bekerja sama dengan Samsat. Dan tahun ini kami mengusulkan retribusi parkir juga akannnaik. Untuk konsep memaksimalkan (potensi) retribusi parkir sudah kami rancang tinggal penerapan," tandasnya. (*)