Jelang Nataru, Pemkot Mojokerto Gelar HLM Pengendalian Inflasi

Mojokerto, diswaymojokerto.id – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota Mojokerto menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, pada Selasa 16 Desember 2024

Kegiatan ini  untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kota Mojokerto, khususnya pada momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, pengendalian inflasi merupakan agenda strategis yang harus terus diupayakan secara bersama-sama. Menurutnya, upaya tersebut bukan semata-mata karena mandat pemerintah pusat, tetapi sebagai wujud nyata pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pengendalian inflasi itu memang merupakan hal yang strategis yang harus kita upayakan dan ikhtiarkan bersama-sama. Tidak hanya karena ini sebuah mandatori, tetapi memang wujud ikhtiar kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Ning Ita sapaan akrab wali kota.

Tukar cindera mata antara pemkot Mojokerto dan Pemkab Sampang-Foto : Kominfo Kota Mojokerto-

Ia menambahkan, stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan harga yang terkendali, pemerintah daerah dapat menjaga ekonomi masyarakat tetap stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara positif.

Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan bahwa Pemkot Mojokerto secara konsisten menerapkan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

BACA JUGA:HUT ke 3 Pasar Keramat, Pacet, Bupati Mojokerto dan Wamen PPPA Penting Jaga Warisan Budaya

BACA JUGA:Ledakan Mesin di Dapur SPPG Ngoro Mojokerto Lukai Dua Pekerja

Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemkot Mojokerto telah membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh 18 kelurahan yang bersinergi dengan Bulog dalam mendistribusikan sembako.

Selain itu, sejak periode pertama kepemimpinannya, Ning Ita juga membentuk 18 TPID Peracangan yang menjadi pengecer bahan pokok, sehingga total terdapat 36 titik intervensi harga di tingkat kelurahan.

“Ketika terjadi kenaikan harga pada komoditas tertentu, kami langsung melakukan intervensi. Dengan sinergi bersama Bulog dan koperasi masyarakat, harga bisa dipastikan tetap terjangkau,” jelasnya.

MoU antara Pemkot Mojokerto dan Pemkab Sampang-Foto : Kominfo Kota Mojokerto-

Dari sisi ketersediaan pasokan, Ning Ita memastikan stok bahan pangan di Kota Mojokerto dalam kondisi aman dan mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan masyarakat. Sementara untuk kelancaran distribusi, meski Kota Mojokerto bukan daerah produsen, Pemkot menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan memberikan subsidi transportasi dari APBD untuk menekan harga jual di pasaran.

Sumber: