Kok Haji Isam?

Padahal pertumbuhan ekonomi hanyalah syarat yang perlu (necessary condition). Tetapi bukan syarat cukup (sufficient condition) untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Apalagi di dalam arsitektur sistem yang berwatak eksklusif dan elitis (Sen, 1999).

Tetapi mazhab dan sistem demokrasi liberal inilah yang ditempuh bangsa ini. Dan para pengkritik pemerintah hari ini, sebagian berada di barisan pendukung sistem yang diekspor oleh negara-negara neo-imperialisme. 

BACA JUGA:Izin Pendirian Pesantren Bakal Diperketat, Kemenag Wajibkan Syarat Keamanan Bangunan

BACA JUGA:Cium Bau Busuk, Warga Puri Mojokerto Temukan Pria Tewas Membusuk di Dalam Rumah

Taubat Konstitusi

Sila Keempat Pancasila mengamanatkan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". 

Para pendiri bangsa mendesain sistem melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) justru karena mereka sadar betul akan bahaya polarisasi ekstrem dan tirani modal ala demokrasi Barat di negara semajemuk ini. 

Mereka menyebut ‘Sistem Tersendiri’ –istilah yang mereka gunakan. Untuk membedakan sistem itu dengan sistem demokrasi liberal di Barat, dan sistem komunis serta axis fasis di belahan yang lain. 

Kita sering kali terjebak pada ketakutan yang keliru. Ada stigma yang ditanamkan secara massif: mengembalikan kedaulatan ke sistem MPR berarti menghidupkan kembali Orde Baru. Ini adalah simplifikasi sejarah yang menyesatkan.

Sistem asli yang terdapat di UUD 1945 Naskah 18 Agustus 1945 (sebelum diubah di era reformasi) belum pernah diterapkan secara murni. 

Orde Baru tidak menjalankan sistem perwakilan tersebut. Mereka memanipulasi celah di dalamnya. Dengan mengontrol dua partai dan birokrasi serta menunjuk Utusan Daerah dan Utusan Golongan di MPR. Akibatnya: MPR menjadi paduan suara yang dikendalikan mandatarisnya sendiri.

Ini adalah pembajakan sistem. Sama sekali bukan cacat bawaan dari filosofi perwakilan.

BACA JUGA:Pemkab Mojokerto Kucurkan Beasiswa Rp812 Juta, 125 Mahasiswa PTN dan PTS Jadi Penerima

BACA JUGA:Kebakaran Gudang Ban Bekas di Mojokerto Belum Padam, Ribuan Ton Ban Sulit Dipadamkan

Sudah saatnya bangsa ini berani memutar arah. Taubat konstitusi dan kembali ke sistem pendiri bangsa. Ini bukan langkah mundur. Tetapi mengambil momentum untuk meletakkan kembali fondasi yang benar.

Sumber: