27.272 Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Diserahkan Bupati Mojokerto
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati melaunching pemberian bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh petani tembakau dan dan para pekerja rentan di Pendopo Graha Maja Tama, pada Senin (4/11) pagi.-Foto : Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto-
Mojokerto, Mojokerto.disway.id - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memberikan kartu kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada 27.272 buruh dan petani rentan. Kartu BPJS tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Penyerahan dilakukan secara simbolis Senin (4/12) di Pendopo Graha Maja Tama.
Bupati Ikfina didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto Zulkarnain Mahading dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko jmenyerahkan secara simbolis santunan jaminan kematian BPJS ketenagakerjaan kepada 6 warga.
Pemberian jaminan sosial tenaga kerja kepada 27.272 pekerja ini membuat Kabupaten Mojokerto meraih capaian tertinggi se-Jawa Timur setelah Kabupaten Tulungagung
Bupati Ikfina mengungkapkan, para buruh petani tembaku dan pekerja rentan akan menerima dua manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Pemkab Mojokerto selama 3 bulan.
"Jadi Alhamdulillah ada 27.727 yang kita biayai dari DBHCHT tersebut dan ada 2 manfaat yaitu jaminan kematian dan juga jaminan kecelakaan kerja. Ini 3 bulan untuk di akhir tahun ini, setelah kemarin dengan segala persyaratannya yang terkait dengan pemanfaatan dari BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.
Bupati Ikfina juga berkomitmen, terus berupaya dalam memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada seluruh pekerja di wilayahnya. Dalam memberikan jaminan sosial harus memenuhi persyaratan tertentu serta terkait dengan tingkat kebutuhan dan ketidakmampuan pekerja.
"Jadi untuk validasi data, Dinas Sosial kemudian terkait dengan data kemiskinan ekstrim di Bappeda ini semuanya data-data yang selalu kita perbaiki terus menerus secara berkala," jelasnya.
Orang nomor satu dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mengharapkan, pada tahun 2024 mendatang, Pemkab Mojokerto bisa meraih target capaian universal coverage untuk BPJS Ketenagakerjaan.
"Nanti akan dibiayai oleh pemerintah, tetapi selanjutnya harus ada yang mandiri sesuai dengan kondisinya, jadi fokusnya itu universal coverage untuk BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto," bebernya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo sangat mengapresiasi perhatian Pemkab Mojokerto terkait memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerja di wilayahnya.
"Alhamdulillah saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto. Di Jawa Timur sampai saat ini yang terbesar adalah di Kabupaten Mojokerto, karena sebelumnya rekornya dipegang oleh Tulungagung, tapi setelah Mojokerto launching tentunya ini yang terbesar di Jawa Timur. Sebelumnya 27. 500 oleh Kabupaten Tulungagung, Nah ini angkanya pun cantik ya, 27.727," jelasnya.
Hadi Purnomo mengharapkan, jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerja di Kabupaten Mojokerto terus meningkat, karena hal tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja. (*)
Sumber: