Sekdakota Mojokerto : Perencanaan Pembangunan Harus Berdasarkan Data

 

Mojokerto, mojokerto.disway.id - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkot Mojokerto menggelar Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto, di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (19/12/2023).

EPSS merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Hal itu salah satu bentuk penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan.

Sekretaris Daerah Gaguk Tri Prasetyo membuka langsung kegiatan tersebut. Sekda Kota  menekankan,  dalam setiap perencanaan pembangunan harus berdasarkan data. Oleh karenanya, data yang disajikan harus berkualitas, untuk menjamin kualitas perencanaan yang baik.

“Untuk bisa menyajikan data yang baik, maka perlu melakukan pengelolaan penyajian data-data sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral. Kemudian untuk mengukur sejauh mana penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Mojokerto, maka dilakukan penilaian dengan alat ukur Indeks Pembangunan Statistik,” terang Gaguk.

Sekretaris Daerah Gaguk Tri Prasetyo saat membuka langsung kegiatan EPPS--Foto : Dinas Kominfo Kota Mojokerto-

Hasil pengolahan data Kota Mojokerto sendiri disajikan dalam portal Satu Data Informasi Kota Mojokerto yang bisa diakses melalui satikomo.mojokertokota.go.id. Data yang tersaji dalam portal tersebut telah terintegrasi dengan Satu Data Indonesia dan Open Data Jawa Timur. Meski sudah terintegrasi dan dilengkapi beragam fitur, Gaguk berharap agar pengelolaan Satikomo terus ditingkatkan.

“Saya berharap ada sebuah forum-forum yang bisa melakukan diskusi atau update terhadap penyajian data tersebut secara periodik. Sehingga portal Satikomo bisa menjadi sumber data yang dapat diandalkan, tidak hanya antar instansi pemerintah, melainkan juga berbagai pihak yang berkepentingan seperti masyarakat umum, mahasiswa, peneliti atau akademisi. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi, sinergi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada,” tegas sosok yang pernah menjabat Kepala Diskominfo ini.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Santi Ratnaning Tias juga mengungkapkan, pihaknya berkomitmen dalam pengembangan pengelolaan Satikomo. Hal itu terbukti, tahun ini Pemkot Mojokerto menerima penghargaan Anindhita Wistara Data Kategori Baik dari BPS Indonesia. Selain itu, sepanjang tahun 2022-2023, belasan instansi pemerintah dari tingkat provinsi dan kabupten/ kota telah melakukan studi tiru.

“Bahkan ada kabupaten yang sudah melakukan replikasi Satikomo, yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bondowoso,” sebut Santi.

Forum sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala BPS Kota Mojokerto Mimik Nurjanti beserta Tim Penilai Badan (TPB) dan narasumber dari BPS Privinsi Jawa Timur Eko Hardiyanto. Harapan kedepan dari adanya sosialisasi ini, walidata pendukung, produsen data, dan operator bisa meningkatkan penyediaan datasecara periodik dan berkualitas. Serta, bagi perangkat daerah yang ditunjuk sebagai lokus penilaian EPSS, nantinya diharapkan datanya sudah tersedia di Satikomo. (*)

 

 

 

 

Sumber: