Jaga Inflasi dan Pengendalian Harga Stok Pangan, Pemkab Mojokerto Gelar HLM TPID

 

Mojokerto, mojokerto.disway.id - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto. Kegiatan tersebut, digelar untuk meningkatkan sinergi kolaborasi pengendalian harga dan stok ketersediaan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024.

Pelaksanaan HLM TPID  berlangsung di Smart Room Satya Bina Karya (SBK), Senin (18/3) pagi. Juga turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, Kepala Pimpinan Cabang Bulog Surabaya Selatan Rusli, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, Kepala Perangkat Daerah dan anggota TPID Kabupaten Mojokerto.

Padda HLM TPID, Bupati Ikfina jmengundang berbagai narasumber,  yakni Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Petrus Endria Effendhi dan Statistik Muda BPS Kabupaten Mojokerto Arif Budianto.

Bupati Ikfina menyampaikan  Pemkab Mojokerto telah mengupayakan dan menetapkan beberapa kebijakan untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya. 

"Kami sudah aktif melakukan kegiatan yang diperintahkan Pemprov Jatim untuk  pengendalian inflasi.  Diantaranya sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan operasi pasar, menjaga pasokan bahan, dan  banyak lagi," jelasnya.

Dalam mengendalikan inflasi, Ikfina menyebutkan salah satu upaya yang telah dilakukan beberapa waktu  lalu  dengan membuka gerai Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri (WULANDARI) di 18 Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.

"Wulandari ini masih ada di 18 kecamatan, saya maunya di setiap pasar ada Wulandari, karena ini juga salah satu upaya Pemkab Mojokerto untuk mengendalikan inflasi yang ada di Mojokerto," ucapnya.

Bupati Ikfina juga menyampaikan, dalam pengendalikan inflasi, salah satu yang  menjadi fokus utama yaitu memperhatikan komponen pendukung  inflasi.

"Kalau kita ingin mengendalikan inflasi, maka kita harus fokus pada komponen pendukung inflasi, apalagi saat ini kita harus bekerja cukup keras dalam mengendalikan inflasi, yang dulunya diangka 2-4 sekarang menjadi 1,5 - 3,5," jelasnya.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Bupati  mengharapkan, upaya dtersebut dapat berdampak baik untuk Kabupaten Mojokerto.

"Bismillah semuanya sudah terjadwal,  pemantauan dengan Sinergi Smart kita juga sudah jalan, Wulandari juga jalan, dengan penyempurna dan koordinasi yang baik, Kita  berupaya agar inflasi di Kabupaten Mojokerto dapat terkendali antara 1,5 sampai 3,5. Hingga nanti menjelang lebaran inflasi di Kabupaten Mojokerto dapat terkendali dengan baik," harapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko juga menambahkan,  dalam mengendalikan inflasi Pemkab Mojokerto telah melakukan berbagai langkah,  seperti melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan operasi pasar, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah.

"Selanjutnya melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, menjaga pasokan bahan, memberikan bantuan transportasi dari APBD, dan upaya lain yakni Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/13/HK/416-012/2024 tentang jenis dan besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok tahun 2024," bebernya.

Teguh juga menjelaskan ada beberapa rekomendasi langkah kedepan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit, yakni dari menggunakan anggaran desa untuk ketahanan pangan hingga mengendalikan distribusi pasokan bahan pangan.

"Saran dan rekomendasi ke depan yaitu penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi daerah, mendorong anggaran desa atau dana desa untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah, serta peran distribusi memegang peranan penting maka distribusi harus dikendalikan," pungkasnya. (*)

Sumber: