Gelar FGD, KPU Evaluasi Kinerja Pemilu 2024

 

Mojokerto, Diswaymojokerto.id – KPU Kabupaten Mojokerto menggelar focis group discussion (FGD) di Hotel Arayanna, Trawas, Senin, 24 Februari 2025. FGD digelar dalam rangka penyusunan laporan evaluasi pemilu 2024.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat, mengatakan, pemilu di Kabupaten Mojokerto sudah berlangsung dengan tingkat partisipasi 84,6%. Angka itu merupakan angka tertinggi di Jawa Timur.

‘’Meskipun demikian, setiap tahapan pemilu selalu ada kekurangan dan perlu dievaluasi. Kami berharap masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk pemilu berikutnya agar bisa lebih baik lagi,’’ katanya.

Komisioner KPU, Afnan Hidayat menyampaikan sambutan dalam FGD untuk evaluasi pelaksanaan pemilu-andung - disway mojokerto-

Dari KPU sendiri, ada catatan tentang pelaksanaan, diantaranya, penyusunan perencanaan kegiatan sesuai tahapan diharapkan labih matang. Selain itu masih ada kekurangan surat suara, penyampaian surat undangan salah TPS, ada surat suara ganda saat pencoblosan di TPS.

BACA JUGA:Empat Desa di Mojokerto Terendam Banjir Akibat Hujan Deras, Puluhan Rumah dan Lahan Pertanian Terdampak

Kemudian, ada penurunan partisipasi masyarakat pada pilpres dan pilkada yang disebabkan kedekatan waktu dan factor cuaca. Dan pertanggungjawaban dana hibah dari pemrintah yang berasal dari APBD diselesaikan tepat waktu, maksimal 3 bulan setelah pelantikan.

Ada beberapa masukan yang disampaikan para peserta, diantaranya dari partai politik, bawaslu, pemantau pemilu, kepolisian, kejaksaan, dispendukcapil, kantor bpjs, kodim. Bawaslu menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap tahapan pemilu agar tidak terjadi pelanggaran.

Selain itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu dinilai sangat membantu dalam menciptakan pemilu yang transparan dan demokratis. Yang juga disoroti adalah data pemilih yang kurang sesuai.

FGD tentang evaluasi penyelenggaran pemilu digelar KPU di Hote Arayanna, Trawas. FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan dari peserta pemilu, pengawas, pemntau dan berbagai pihak terkait -andung - disway mojokerto-

Karena itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo, mengungkapkan bahwa permasalahan data pemilih masih menjadi kendala. Ia menyoroti pentingnya pembaruan data kependudukan, terutama terkait warga yang pindah domisili atau meninggal dunia, agar tidak terjadi permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT).

BACA JUGA:Tribe Bali Kuta Beach Sambut Bulan Suci Ramadan dengan Tribe’s Iftar Delight

BACA JUGA:Puluhan Honorer Nakes Kabupaten Mojokerto Mengadu ke DPRD, Ini Tuntutannya

Dia berharap masyarakat segera melaporkan jika ada anggota keluarga yang pindah atau meninggal dunia. ‘’Sehingga data kependudukan bisa diperbarui dengan lebih akurat,” ujarnya.

Sementara Kasat Intel Polres Mojokerto, AKP Yuli, menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama semua pihak dalam menjaga keamanan selama Pemilu 2024. Ia juga berharap KPU lebih aktif dalam sosialisasi aturan pemilu agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.

“Ke depan, kami berharap KPU lebih intensif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan pemilu, agar angka partisipasi bisa meningkat dan pelaksanaan pemilu berjalan lebih baik,” katanya.

peserta FGD yang diselenggarakan KPU Kabupaten Mojokerto dalam ranga laporan evaluasi penyelenggaran pemilu-andung - disway mojokerto-

Masukan juga disampaikan Sekretaris DPD PKS Kabupaten, Mojokerto Kayan, yang menyebutkan perbedaan TPS yang dialami satu keluarga. ‘’Ada keluarga yang tidak mencoblos di 1 TPS. Ke depan, kami berharap 1 keluarga mencoblos di 1 TPS,’’ katanya.

BACA JUGA:Arek Mojokerto Main Film Layar Lebar ‘Desa Mati’ bersama Artis Nasional

Selain itu, terkait salinan C1 yang beda perlakukan di lapangan. ‘’terkait Salinan C1, kalua tidak diberikan copy-nya bisa dalam bentuk pdf. Ke depan, mungkin bisa disamakan,’’ tuturnya.

Sementara dari pemantau pemilu disampaikan beberapa hal terkait tahapan sosialisasi kepada masyarakat yang dianggap masih kurang. Selain itu, juga mengenai pencoklitan dan penanganan pelanggaran yang bersifat administatif, pelanggaran masa kampanye agar di lapangan tidak terkesan masyarakat dihadapkan dengan petugas atau apparat penegak hokum.

Selain itu pada penghitungan suara, diharapkan agar masyarakat bisa memantau hasil penghitungan secara realtime. Kemudian, peserta pemilu juga diberi kejelasan tentang pola pemungutan dan penghitungan, termasuk tentang hasil penghitungan.

Sumber: