Dari 18 Kelurahan di Kota Mojokerto, Hanya 2 Kelurahan yang Bebas Stunting

Mojokerto, diswaymojokerto.id - Dari 18 Kelurahan di Kota Mojokerto, hanya dua kelurahan yakni Meri dan Purwotengah yang dinyatakan zero atau bebas stunting sedangkan16 kelurahan lainnya dinyatakan masih terdapat stunting. 

Dari 18 kelurahan tersebut, prevalensi stunting tertinggi ada di Kelurahan Kedundung dengan persentase sebesar 2,10 % dari total data stunting. Sedangkan kelurahan Kauman merupakan kelurahan dengan persentase stunting terkecil, yakni 1.02%. 

Data tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Rabu 11 Juni 2025,  dalam kegiatan Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar secara daring oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur, di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto. 

Wali Kota Mojokerto dan Sekdakot dalam kegiatan Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar secara daring oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur, di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto-Foto : Kominfo Kota Mojokerto-

Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto memberikan alasan mengapa di Kelurahan Kedundung memiliki persentase tertinggi dalam hal stunting, antara lain karena penduduk di kelurahan tersebut paling banyak dibanding 17 kelurahan lainnya di Kota Mojokerto.  

Ning Ita menyampaikan, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi stunting di Kota Mojokerto terus menunjukkan penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 7,71%, turun menjadi 4,84% di 2021, 3,12% di 2022, 2,04% di 2023, dan berhasil ditekan hingga 1,54% pada 2024. Hingga bulan April 2025, angka tersebut bahkan kembali menurun menjadi 1,47%.

“Data ini terbilang valid karena ada aplikasi Gayatri yang memuat hasil posyandu baik balita, remaja maupun lansia, dan yang terakhir kita integrasikan dengan data pasien yang terintegrasi dengan puskesmas dan rumah sakit,'' kata Ning Ita

Para kader motivator dan tim penggerak PKK mengikuti acara kegiatan Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar secara daring oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur-Foto : Kominfo Kota Mojokerto-

Data tersebut juga didukung oleh lebih dari 1600 kader motivator,  dimana setiap kader mengawasi 20-30 rumah, sehingga tahu persis bagaimana kondisi pada masing-masing lingkungan,” terangnya. 

Wali Kota juga menyampaikan,  Pemkot Mojokerto telah melakukan analisis situasi secara menyeluruh, yang mencakup: Pemetaan data terhadap lima kelompok sasaran utama; analisis kendala pelaksanaan program di tahun sebelumnya (N-1), analisis terhadap ketersediaan program dan subkegiatan di tahun berjalan (N) serta penetapan seluruh 18 kelurahan di Kota Mojokerto sebagai lokus Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS). 

BACA JUGA:Perkuat Keamanan, Lapas Mojokerto Dapat Pengamanan dari Polresta dan Denpom

BACA JUGA:Harga Komoditas Turun, IFH Kabupaten Mojokerto Mei 2025 Tercatat -0,41 Persen

Keseriusan Pemkot Mojokerto, kata Ning Ita, juga tercermin dari komitmen anggaran dan perluasan peran OPD. “Pada 2022, tercatat 10 OPD yang terlibat dalam penanganan stunting. Jumlah ini meningkat menjadi 19 OPD pada tahun 2025, yang bersama-sama mengampu 179 sub kegiatan dalam program percepatan penurunan stunting,” jelasnya. 

 

Sumber: